Jakarta, Natmed.id – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono membuka akses pendanaan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) untuk mendukung pengembangan usaha warga binaan pemasyarakatan agar dapat masuk dan berkembang dalam ekosistem koperasi nasional.
Hal tersebut disampaikan Menkop saat menerima audiensi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto beserta jajaran di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat 23 Januari 2026.
Dalam pertemuan itu, kedua kementerian membahas pendampingan warga binaan melalui koperasi, termasuk keterlibatan mereka dalam Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Menkop menegaskan, koperasi yang ada khususnya Kopdes Merah Putih, siap menjadi outlet pemasaran produk-produk usaha hasil karya warga binaan.
“Apapun produk itu, jangan takut untuk tidak ditampung. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia bisa jadi outlet tempat penjualan produk dari warga binaan,” kata Ferry.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung Kopdes Merah Putih secara nasional telah mencapai 27.191 unit. Selain itu, sebanyak 47 ribu titik lokasi tanah telah terinventarisasi dalam Sistem Informasi Kopdes Merah Putih (Simkopdes) sebagai calon lahan pembangunan gerai fisik.
Selain membuka akses pendanaan LPDB, Kemenkop juga menyatakan komitmen membantu pengembangan usaha Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) dan Induk Koperasi Imigrasi (Inkopim, termasuk pendampingan inkubasi usaha bagi warga binaan.
Menurut Ferry, tindak lanjut kerja sama tersebut akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan pelaksanaan proyek percontohan.
“Tadi kami memutuskan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini dalam bentuk MoU dan juga piloting atau percontohan, yang bisa diimplementasikan bersama dengan berbagai inovasi model bisnis,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengapresiasi komitmen Kemenkop dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.
Agus menyebut, saat ini keanggotaan koperasi di lingkungan Kementerian Imipas masih terbatas pada pegawai, padahal terdapat potensi besar dari warga binaan pemasyarakatan.
“Saat ini anggota koperasi di lingkungan kami baru pegawai saja. Padahal masih ada sekitar 280 ribu warga binaan pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kami. Ini potensi yang bisa dibina dan dikembangkan sebagai anggota koperasi,” kata Agus.
Dalam audiensi tersebut, Menkop turut didampingi Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkop dan Kementerian Imipas.
