Bongan, Natmed.id – Jalan nasional yang seharusnya menjadi urat nadi penghubung wilayah tengah dan barat Kalimantan Timur kondisinya makin parah, khususnya dari batas Kutai Kartanegara Kukar (Kukar) – Kutai Barat (Kubar) hingga Sendawar, ibu kota Kubar.
Lubang menganga, badan jalan bergelombang, dan genangan lumpur menjadikan perjalanan bukan lagi soal jarak, melainkan soal keberanian dan ketidaknyamanan.
Kondisi ini bukan sekadar laporan di atas meja. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr H Rudy Mas’ud merasakannya sendiri saat melakukan kunjungan kerja ke Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar).
Di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kamis, 8 Januari 2026, Gubernur Rudy Mas’ud menghentikan kendaraan dinasnya, turun, dan berdiri tepat di atas jalan nasional yang rusak berat. Raut wajahnya berubah. Nada suaranya tegas. Amarahnya tak ditutup-tutupi.
“Ini jalan nasional, tapi kondisinya rusak parah. Sangat mengganggu aktivitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, logistik, bahkan mobilitas orang,” sengitnya.
Di banyak titik, kendaraan terjebak. Ban pecah, sasis rusak, mesin mogok. Truk dan mobil pribadi terperosok, lalu lintas tersendat berjam-jam. Jalan yang seharusnya menggerakkan ekonomi justru menjadi penghambat utama denyut kehidupan masyarakat Kubar dan Mahulu.
Bagi Gubernur Rudy Mas’ud, kondisi ini sudah melewati batas kewajaran. Ia menegaskan, penanganan tak bisa lagi ditunda. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) diminta segera turun tangan dengan langkah cepat, konkret, dan terukur.
Apalagi, pada tahun ini BBPJN disebut mengantongi alokasi anggaran sekitar Rp160 miliar untuk perawatan dan perbaikan ruas Samarinda–Kutai Barat.
“Kami berharap BBPJN segera melakukan langkah antisipasi. Jangan sampai kerusakan makin parah, apalagi sampai jalan putus,” tandasnya.
Namun Gubernur menegaskan, solusi bukan sekadar tambal sulam. Jalan nasional di Kutai Barat harus dibangun dengan rekonstruksi menyeluruh, disesuaikan dengan karakter tanah Kalimantan dan beban kendaraan berat yang melintas setiap hari.
“Standarnya harus sama dengan jalan nasional di Jawa, Sumatra, atau Sulawesi. Ini jalan nasional, jadi kapasitas dan kekuatannya juga harus nasional,” tandas Gubernur Rudy.
Tak berhenti di situ, Gubernur Harum juga mengingatkan para pelaku usaha angkutan agar menghentikan praktik over dimension over loading (ODOL). Kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih disebut sebagai salah satu biang kerok percepatan kerusakan jalan.
“Tolong pemilik kendaraan angkut jangan ODOL. Ini demi kepentingan bersama, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pesannya.
Kerusakan jalan nasional Kutai Barat bukan semata persoalan aspal dan beton. Ini adalah soal keadilan pembangunan. Jalan yang layak adalah kunci pertumbuhan ekonomi, akses pelayanan publik, hingga masa depan masyarakat di pedalaman Kalimantan Timur.
