Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

JMSI Minta Gubernur Pertimbangkan Faktor Pemangkasan TKD Sebelum Tetapkan UMP 2026

23 Desember 2025
in Nasional
A A
JMSI Minta Gubernur Pertimbangkan Faktor Pemangkasan TKD Sebelum Tetapkan UMP 2026

Teks: Ketua JMSI Kaltim Mohammad Sukri

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, Natmed.id – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 diminta dilakukan secara cermat dan berimbang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi dunia usaha.

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim Mohammad Sukri mengingatkan bahwa kondisi ekonomi daerah saat ini belum sepenuhnya stabil, terutama pascakebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat ke daerah.

Kenaikan UMP tidak bisa hanya didasarkan pada angka persentase tertentu tanpa mempertimbangkan kemampuan riil pelaku usaha. Menurutnya, tekanan ekonomi dirasakan hampir merata di berbagai sektor, termasuk di Kaltim.

“Ini harus penuh kehati-hatian, tidak serta-merta presentase sekian persen langsung dinaikkan. Kita harus melihat kondisi ekonomi sekarang,” ujar Sukri di Kantor Perwakilan Infosatu.co, Jakarta pada Selasa 23 Desember 2025.

Ia menyoroti dampak efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di Kaltim, termasuk di Kota Samarinda. Pengurangan belanja pemerintah disebut turut menekan sektor jasa dan usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas anggaran daerah.

“Perputaran ekonomi di Kaltim sekarang terdampak efisiensi anggaran dari pusat. Ini menjadi persoalan tersendiri. Kalau salah ambil keputusan, dampaknya bisa panjang,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menyepakati kenaikan UMP Kaltim 2026 sebesar 5,12 persen atau sekitar Rp180 ribu. Dengan keputusan itu, UMP Kaltim naik dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.759.313, lebih rendah dibandingkan kenaikan UMP 2025 yang mencapai 6,5 persen.

Sukri meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mempertimbangkan dampak lanjutan dari kebijakan tersebut. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya melihat indikator makro ekonomi yang terlihat positif, tetapi juga potensi risiko di tingkat pelaku usaha.

“Jangan hanya melihat positifnya saja. Kalau pengusaha tidak sanggup, bisa tutup. Kalau perusahaan tutup, yang rugi siapa? Karyawan juga,” tegasnya.

Ia mencontohkan pengalaman Kaltim di masa lalu yang pernah berjaya melalui sektor kayu. Kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan justru meninggalkan persoalan struktural di kemudian hari.

“Dulu Kaltim menguasai pasar kayu dunia tapi dampaknya ke masyarakat jangka panjang bagaimana. Sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, artinya kita harus belajar dari pengalaman,” ujarnya.

Sukri juga menyinggung kondisi industri media di Kaltim yang saat ini menghadapi tekanan cukup berat. Ia menyebut kebijakan yang melarang media memanfaatkan dana aspirasi dewan (pokir) membuat banyak perusahaan pers kesulitan menjaga keberlangsungan usaha.

“Bisnis media sekarang tidak baik-baik saja, anggaran media menjadi persoalan serius. Banyak anggota JMSI di PPU, Bontang, Kutai Timur sudah mengeluh, kalau tidak siap ya mau tidak mau gulung tikar,” ungkapnya.

Saat ini JMSI Kaltim menaungi sekitar 135 perusahaan media siber yang mempekerjakan wartawan dan staf. Kenaikan UMP, menurutnya, akan berdampak langsung terhadap struktur biaya perusahaan, terutama di tengah pendapatan yang belum pulih.

“Saya bicara sebagai pengusaha, kita harus memikirkan bagaimana perusahaan bisa hidup. Kalau UMP naik tapi perusahaan tidak kuat, ujung-ujungnya bangkrut, pengangguran bertambah,” kata Sukri yang juga CEO MSI Group itu.

Meski demikian, Sukri menegaskan pihaknya tidak menolak kenaikan UMP. Ia menyatakan mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja, selama kebijakan tersebut disusun secara seimbang dan realistis.

“Saya dukung kenaikan UMP, tapi harus melihat konteks. Buruh diperhatikan, pengusaha juga diperhatikan jangan satu didahulukan, yang lain dikorbankan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan 2026 yang menggantikan PP Nomor 51 Tahun 2023.

Dalam regulasi tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2025, serta dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sukri berharap Gubernur Rudy Mas’ud mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut sebelum mengambil keputusan final.

“Keputusan Gubernur itu menentukan. Harus benar-benar safety, saling menguntungkan dan berkelanjutan,” pungkasnya.

natmed

natmed

Baca Juga

Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ilham

Pemanfaatan AI Semakin Meluas, Disdikbud Kutim Ingatkan Pentingnya Etika Digital dan Kejujuran dalam Menghasilkan Karya

20 November 2026
613
Skuad bulutangkis Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama jajaran pelatih dan ofisial mengabadikan momen kebersamaan usai mencetak sejarah dengan meraih medali emas pertama nomor beregu putra pada Porprov VIII Kaltim 2026 di Kabupaten Paser.

Daniel Politius Sebayang Bawa PBSI Kutim Ukir Sejarah Emas Beregu Putra di Porprov VIII Kaltim 2026

19 November 2026
3.3k
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Tingkatkan Kualifikasi Tenaga Pendidik, Disdikbud Kutim Fasilitasi 450 Guru Kuliah Setiap Tahun hingga Jenjang S2

18 November 2026
742
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Disdikbud Kutim Siapkan Guru Magister Bahasa Kutai, Mulyono Dorong Pelestarian Bahasa Daerah Lewat Pendidikan

18 November 2026
584
Next Post
Trafik Internet Indonesia Tembus 55 Juta TB, Tangani 2,6 Juta Konten Judol

Trafik Internet Indonesia Tembus 55 Juta TB, Tangani 2,6 Juta Konten Judol

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.