Samarinda, Natmed.id –Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur siap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I pada 8 Oktober 2025 di Hotel Aston Samarinda. Forum ini akan menjadi ajang pemilihan ketua JMSI Kaltim periode 2025–2030 sekaligus momentum konsolidasi organisasi media siber di daerah.
Ketua JMSI Kaltim Mohammad Sukri menyebut persiapan teknis sudah memasuki tahap akhir.
“Alhamdulillah, panitia sudah membagi tugas masing-masing. Tinggal pelaksanaan di tanggal 8 Oktober,” katanya usai rapat persiapan di Samarinda, Rabu 17 September 2025.
Panitia membagi peran antara Steering Committee (SC) yang mengurus tata tertib dan teknis sidang, serta Organizing Committee (OC) yang bertanggung jawab atas rangkaian acara. Dengan skema ini, Sukri optimistis musda berjalan lancar.
Musda kali ini akan menjadi forum pertama JMSI Kaltim sejak terbentuk. Selain memilih ketua baru, forum juga diharapkan memperkuat kiprah JMSI di Bumi Etam.
“Harapan kita semua, musda pertama ini melahirkan kepemimpinan yang bisa membesarkan JMSI Kaltim ke depan,” harap mantan wasit nasional itu.
Musda dipastikan dihadiri pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) JMSI serta lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, dan Kutai Timur. Kehadiran mereka memberi bobot legitimasi pada jalannya pemilihan.
Selain musda, JMSI Kaltim juga menyiapkan agenda lanjutan berupa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang direncanakan berlangsung Desember 2025, sebelum pelantikan ketua terpilih.
JMSI Kaltim sudah menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga penguji, seperti Universitas Dr Soetomo (Unitomo), UPN Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Muhammadiyah.
“Minimal ada empat kelas uji, satu madya dan tiga muda. Kalau memungkinkan bisa ditambah kelas utama,” jelas Sukri.
Musda ini dinilai penting tidak hanya bagi internal JMSI, tapi juga untuk memperkuat posisi media siber di Kalimantan Timur. Dengan jumlah media online yang terus bertambah, kehadiran organisasi yang solid dibutuhkan untuk meningkatkan profesionalisme, melindungi wartawan, serta membangun kemitraan strategis dengan pemerintah dan publik.
