Samarinda, Natmed.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot setelah sejumlah siswa SMA Negeri 13 Samarinda mengeluhkan makanan yang diterima pada Agustus 2025 lalu. Mereka menyebut menu yang dibagikan tercium bau tak sedap, basi, bahkan diduga tercemar ulat.
Kepala SMAN 13 Samarinda pun membenarkan adanya keluhan itu dan sudah diteruskan ke pihak terkait agar mendapat tindak lanjut. Kasus ini menambah perhatian publik terhadap kualitas distribusi MBG di sekolah-sekolah.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti serius laporan tersebut. Evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia makanan di Samarinda dipastikan segera dilakukan.
“Kami sudah menghubungi Badan Gizi Nasional. Insyaallah Senin atau Selasa nanti semua dapur di Samarinda akan dievaluasi. Apakah cara masaknya yang salah atau penyajiannya terlalu cepat, semua akan diperiksa,” ucap Seno, Rabu 17 September 2025.
Program MBG merupakan kebijakan nasional yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga 15 Agustus 2025, BGN mencatat sudah membentuk 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 20,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sasaran utamanya anak-anak PAUD hingga SMA, juga ibu hamil dan menyusui di 26 provinsi.
Di Kalimantan Timur, Pemprov menargetkan pembentukan 367 SPPG di 10 kabupaten/kota. Namun, hingga kini Samarinda baru memiliki 12 SPPG yang beroperasi dengan pola kemitraan. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal, karena proyeksi kota ini mencapai 73 SPPG untuk mencukupi seluruh siswa penerima MBG.
Program ini dirancang bukan sekadar untuk penyediaan makan siang gratis, melainkan untuk menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kasus makanan basi di SMAN 13 dianggap serius karena berpotensi merusak tujuan program.
Seno menambahkan, evaluasi tidak hanya soal kualitas bahan pangan, tetapi juga tata kelola penyajian agar distribusi makanan tetap aman dikonsumsi.
“Kami ingin memastikan anak-anak tidak lagi menerima makanan yang tidak layak. Harus ada standar yang sama di semua penyedia,” ujarnya.
Dengan penerima manfaat yang terus bertambah, konsistensi kualitas makanan menjadi kunci keberhasilan program MBG. Pemerintah daerah berharap evaluasi ini bisa memperbaiki kelemahan yang ada, sehingga kasus serupa tidak terulang di sekolah lain.
