Samarinda, Natmed.id – Rencana Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam Samarinda bertransformasi menjadi rumah sakit umum dengan layanan kejiwaan unggulan terhambat keterbatasan lahan dan minimnya sarana pendukung.
Direktur RSJD Atma Husada Mahakam, dr. Indah Puspitasari, MARS, mengatakan rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 2,3 hektare yang kini hampir penuh terpakai. Kondisi itu membuat pengembangan ruang dan fasilitas tambahan sulit dilakukan.
“Pasiennya naik turun, rata-rata sekitar 120 sampai 130 orang. Kapasitas tempat tidur 190, sejauh ini masih cukup. Tapi kalau harus menambah layanan umum jelas butuh ruangan dan sarana baru,” ujarnya, Rabu, 27 Agustus 2025.
Perubahan status rumah sakit disebut penting untuk memperluas layanan di luar kesehatan jiwa, seperti kebidanan, penyakit dalam, bedah, hingga layanan anak. Langkah awal transformasi sudah dimulai dengan menghadirkan layanan tumbuh kembang anak. Bahkan, dokter spesialis anak dan remaja dari Makassar rutin didatangkan setiap bulan untuk melayani pasien.
Namun persoalan tidak hanya pada lahan. RSJD juga membutuhkan fasilitas rehabilitasi psiko-sosial agar pasien yang sudah selesai menjalani perawatan bisa belajar keterampilan, seperti memasak atau pertukangan, sehingga siap kembali ke masyarakat.
“Program rehabilitasi itu penting supaya pasien bisa mandiri. Tapi lahan kami terbatas, jadi sulit untuk menambah sarana baru,” jelas Indah.
Dari sisi tenaga kesehatan, rumah sakit dianggap sudah cukup siap. RSJD memiliki psikiater, psikolog, hingga dokter umum yang memadai. Seluruh layanan diarahkan agar bisa diakses dengan BPJS Kesehatan. Bagi pasien yang belum memiliki identitas, peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sangat membantu agar bisa segera didaftarkan.
“Kalau belum terdaftar, kami berusaha memasukkan ke BPJS supaya pengobatan tidak terputus,” katanya.
RSJD menilai transformasi menjadi rumah sakit umum penting bagi Kalimantan Timur. Selain memperluas akses layanan kesehatan, rumah sakit tetap mempertahankan keunggulannya di bidang kejiwaan. Posisi ini dipandang strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Meski demikian, keterbatasan lahan dan fasilitas medis membuat rencana tersebut masih harus menunggu solusi konkret dari pemerintah provinsi maupun dukungan pusat.
