Samarinda, natmed.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono melontarkan kritik terhadap pola pembahasan anggaran daerah.
Menurutnya, arah pembangunan tidak akan pernah jelas apabila kedua lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa perencanaan yang terukur.
Pernyataan itu ia sampaikan saat interupsi pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-32 yang berlangsung di ruang rapat Gedung D DPRD Kaltim, Selasa, 19 Agustus 2025.
Dalam forum tersebut, Sapto menegaskan bahwa pembahasan anggaran 2025 maupun 2026 tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Ia menilai pembahasan harus berbasis data, rencana matang, serta tujuan yang jelas agar alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan daerah.
“Lucu ketika kita membahas anggaran 2026, bahkan 2025, seolah tanpa kita ketahui. Kita semua tahu bahwa anggaran 2025 sudah disahkan. Maka pembahasan harus lebih serius, karena anggaran bukan hanya soal APBD, tetapi ada hal-hal lain yang sangat penting,” tegasnya.
Sapto menyoroti minimnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurutnya, Badan Anggaran DPRD perlu meminta penjelasan lebih dalam dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait strategi optimalisasi PAD.
Padahal, Kalimantan Timur memiliki sumber daya yang melimpah dan seharusnya bisa menopang pembangunan daerah dengan lebih signifikan.
Ia juga menyinggung informasi terbaru mengenai tambahan keuangan daerah (TKD) untuk tahun 2026 yang diperkirakan mengalami penurunan tajam. Situasi ini, kata Sapto, berpotensi langsung mengganggu kesehatan fiskal Kaltim.
“Kalau TKD turun, otomatis fiskal kita terganggu. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya perencanaan jelas? Karena ini tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Legislatif dan eksekutif harus duduk bersama, membuat perencanaan yang terukur, sehingga jelas apa tujuan kita,” ujarnya.
Masalah lain yang ikut menjadi sorotan Sapto adalah lemahnya serapan anggaran akibat pergeseran yang kerap dilakukan di pertengahan tahun. Kondisi ini menghambat pelaksanaan kegiatan dan berujung pada silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran.
“Ketika pergeseran dilakukan bulan Juni, banyak kegiatan tidak terserap. Dalam jangka pendek akan muncul silpa. Ini harus kita antisipasi agar di 2026 bisa diperkirakan dengan baik mana kegiatan yang betul-betul fungsional,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sapto turut mengingatkan bahwa seluruh anggota DPRD Kaltim, baik pimpinan fraksi maupun komisi, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam fungsi penganggaran serta pengawasan.
Ia menekankan peran ketua DPRD seharusnya bersifat koordinatif, bukan dominatif. “Jangan sampai kita ini DPRD jalan sendiri. Ada 55 anggota dewan, semua punya hak dan tanggung jawab. Maka komunikasi harus diperbaiki agar fungsi penganggaran dan pengawasan kita tidak termarginalkan,” tambahnya.
Sapto juga menyinggung kontribusi besar Kalimantan Timur bagi negara. Ia menilai pemerintah pusat tidak seharusnya mengabaikan daerah ini, mengingat selama bertahun-tahun Kaltim menjadi penyumbang utama devisa nasional melalui hasil bumi dan sumber daya alam.
“Bumi Kaltim sudah memberikan sumbangsih besar. Wajar kalau kita juga mendapat perhatian serius. Jangan sampai kita hanya dianggap kaya, lalu terus dihisap. Masih banyak jalan rusak, masalah pendidikan, dan pengangguran yang perlu ditangani,” tegasnya.
Menutup interupsinya, Sapto mengajak seluruh pihak untuk memperkuat komunikasi politik agar kepentingan masyarakat benar-benar diperjuangkan bersama.
“Kita harus duduk bareng, memperjuangkan bersama. Jangan sampai fungsi, tugas, dan tanggung jawab kita dalam penganggaran serta pengawasan dimarginalkan,” pungkasnya.
