Samarinda, natmed.id – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kalimantan Timur secara resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian tugas dan tanggung jawabnya.
Penyampaian hasil kerja pansus tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, dalam rapat paripurna ke-26 yang berlangsung di Ruang Rapat B, Kantor DPRD Kalimantan Timur, Senin, 28 Juli 2025.
Dalam forum resmi itu, Syarifatul mengungkapkan bahwa selama masa kerja, pihaknya secara mendalam telah mengkaji serta mencermati visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang menjadi dasar arah pembangunan lima tahun ke depan.
Kajian tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting agar dokumen RPJMD tidak hanya menjadi produk administratif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan menjawab kebutuhan aktual pembangunan di daerah.
“Selama masa kerja, kami mendalami visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD agar Raperda ini secara implementatif mampu menjawab kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur,” jelas Syarifatul di hadapan anggota dewan dan jajaran eksekutif daerah.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pendekatan yang diambil pansus dalam menyusun rekomendasi bersifat komprehensif, dengan mempertimbangkan dinamika kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kalimantan Timur.
Pansus juga menekankan pentingnya integrasi program-program lintas sektor agar hasil pembangunan lebih terukur, merata, dan berkelanjutan.
Menurut Syarifatul, dokumen RPJMD harus menjadi instrumen yang tidak hanya menampung janji politik kepala daerah, tetapi juga harus mampu mendorong percepatan capaian indikator pembangunan daerah yang selama ini belum maksimal.
Hal ini meliputi sektor kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, hingga reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam upaya mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada keberlanjutan sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pansus pun berharap agar arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD dapat dieksekusi secara konsisten dan terukur oleh seluruh perangkat daerah.
“Dukungan kami terhadap visi misi kepala daerah tidak semata formalitas, namun didasari oleh keyakinan bahwa dengan rencana yang kuat dan terukur, pembangunan Kalimantan Timur bisa lebih progresif,” tambahnya.
Ia berharap dokumen RPJMD yang telah difinalisasi melalui pembahasan pansus ini dapat menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas secara efektif.
Syarifatul juga menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan dari DPRD untuk memastikan bahwa pelaksanaan RPJMD berjalan sesuai arah kebijakan yang telah disepakati bersama.
“Semoga dokumen RPJMD ini menjadi kompas pembangunan Kalimantan Timur yang tidak hanya menatap lima tahun ke depan, tetapi juga meletakkan fondasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
