Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda kawasan sekitar aliran sungai di Kabupaten Berau dan Kutai Timur.
Ia menegaskan pentingnya penanganan yang sistematis dan terukur yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur.
Agusriansyah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak banjir yang semakin mengkhawatirkan, terutama di wilayah permukiman padat penduduk.
Ia mencontohkan kejadian terbaru di Kabupaten Berau yang mengakibatkan sejumlah rumah hanyut terbawa arus. Situasi serupa juga terjadi di Sangatta, Kutai Timur, yang menurutnya kerap terendam hanya karena hujan dengan intensitas sedang.
“Kita bisa lihat kemaren di Berau itu banyak rumah yang hanyut. Sangata itu asal hujan sedikit hanyut juga,” ujar Agusriansyah saat ditemui pada Jumat, 25 Juli 2025.
Ia menilai bahwa penanganan banjir selama ini belum dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, pendekatan sektoral tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan yang kompleks.
Karena itu, ia mengusulkan pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dinas teknis, hingga pelaku usaha, khususnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak.
“Harus ada tim terpadu yang mulai memikirkan bagaimana lima tahun ke depan ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” tegasnya.
Agusriansyah menekankan, sinergi antarpemangku kepentingan mutlak dibutuhkan agar kebijakan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif.
Ia menilai, selama ini respons yang diberikan cenderung bersifat reaktif, padahal banjir sudah menjadi ancaman rutin yang seharusnya bisa diprediksi dan ditangani dengan lebih matang.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kajian mendalam terhadap tata kelola lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai. Aktivitas pertambangan, perkebunan, dan pembukaan lahan yang tidak terkendali turut memperparah kondisi hidrologi kawasan.
Oleh karena itu, langkah mitigasi harus disertai dengan evaluasi terhadap izin-izin usaha yang beroperasi di sekitar wilayah rawan banjir.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Timur, Bontang dan Berau, Agusriansyah berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap aspirasi masyarakat terdampak.
Ia juga meminta agar seluruh proses perencanaan pembangunan ke depan menempatkan aspek lingkungan dan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
“Kita tidak ingin setiap tahun warga kehilangan rumah, harta benda, dan bahkan nyawa hanya karena ketidaksiapan kita menghadapi banjir yang seharusnya bisa dicegah,” tuturnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mendorong DPRD dan pemerintah daerah untuk segera menginisiasi pembentukan badan atau forum koordinasi penanganan banjir yang memiliki wewenang dan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, tanpa komitmen politik dan keseriusan kelembagaan, upaya penanganan banjir hanya akan menjadi wacana tahunan tanpa perubahan berarti.
