Samarinda, natmed.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur di Balikpapan pada Sabtu, 12 Juli 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung di tengah kekhawatiran akan masifnya peredaran narkoba di wilayah tersebut, kedua lembaga membahas berbagai strategi penanganan dan pencegahan yang lebih sistematis dan melibatkan banyak sektor.
Ketua Komisi IV, H Baba, menegaskan bahwa persoalan narkotika telah memasuki tahap yang sangat serius. Ia menyuarakan perlunya pendekatan yang tidak lagi sektoral, melainkan melibatkan kolaborasi aktif dari berbagai lini, pemerintah daerah, institusi pendidikan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil.
“Peredaran narkoba di Kaltim sudah sangat mengkhawatirkan. Penanganannya tidak bisa sektoral, harus melibatkan semua pihak, pemerintah, aparat, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Hanya lewat kolaborasi kita bisa menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” ujar Baba dalam forum tersebut.
Seruan itu mencerminkan kegelisahan yang telah lama mengemuka di tengah masyarakat, terutama berkaitan dengan dampak destruktif narkotika terhadap kelompok usia produktif.
Komisi IV, sebagai mitra kerja yang membidangi urusan sosial, pendidikan, dan kesehatan, mendorong langkah-langkah yang lebih nyata untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi dan institusi pendidikan.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah pelaksanaan tes urine secara berkala di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta di sekolah-sekolah.
Menurut Baba, langkah tersebut penting tidak hanya sebagai bentuk deteksi dini, tetapi juga sebagai bagian dari kampanye besar menciptakan ruang-ruang yang steril dari pengaruh narkotika.
Kepala BNNP Kalimantan Timur, Brigadir Jenderal Polisi Rudy Hartono, dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa pihaknya secara konsisten terus memperkuat langkah pencegahan dan penindakan.
Menurut Rudy, peta peredaran narkoba di Kaltim terus mengalami dinamika, sehingga upaya penanganan pun harus adaptif dan terukur.
Rudy menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah guna memperkuat daya tahan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pengaruh jaringan narkotika, sembari menegaskan bahwa upaya tersebut harus disertai dengan penguatan edukasi dan rehabilitasi, serta pembenahan sistem pengawasan yang secara langsung menyasar akar persoalan.
Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan. Komisi IV mendorong BNNP untuk secara berkala menyampaikan peta kerawanan wilayah, tren kasus, serta hasil-hasil operasi yang dapat menjadi landasan bagi intervensi yang lebih tajam.
Di tengah meningkatnya kompleksitas kejahatan narkotika, baik dari sisi distribusi maupun pola penyebarannya yang semakin rapi.
Para legislator menyadari bahwa pertarungan melawan narkoba tidak bisa dimenangkan oleh satu institusi saja. Perlu kebijakan terintegrasi yang bergerak dari tingkat lokal hingga nasional.
Bagi Baba, rapat bersama ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan titik awal bagi upaya yang lebih luas dalam memagari Kalimantan Timur dari ancaman laten narkotika.
