Samarinda, natmed.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi III akan memfasilitasi penanganan longsor di Batuah KM 28 Kutai Kartanegara yang terdampak 22 kepala keluarga.
Longsor diduga akibat faktor alam dan aktivitas tambang PT Baramulti Suksessarana (BSSR). DPRD membentuk tim kajian bersama masyarakat, Dinas ESDM, dan pihak terkait untuk mencari solusi.
Longsor besar yang terjadi pada 24 April 2025 di Kilometer 28 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, yang menyebabkan badan jalan amblas hingga kedalaman 4 meter. Akibat longsor tersebut, 21 rumah dan satu rumah ibadah rusak, dengan 10 rumah hancur total dan 11 lainnya rusak berat. Sebanyak 22 kepala keluarga atau 88 jiwa terdampak langsung.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim membahas penanganan dampak longsor dengan menghadirkan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Direktur PT Baramulti Suksessarana, Kepala Desa Batuah, Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu, dan kuasa hukum.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyatakan pihaknya berupaya memfasilitasi dan mencari solusi terkait longsor.
“Kami bersama aliansi rakyat Batuah Bersatu, Dinas ESDM, dan PT BSSR menindaklanjuti dampak longsor ini,” ujarnya.
Meski kajian geologi Universitas Mulawarman dan Dinas ESDM menyatakan longsor sebagai bencana alam, masyarakat terdampak berpendapat longsor akibat aktivitas pertambangan.
“Ada beberapa cara nantinya yang juga kita akan ambil. Yang pertama adalah meminta daripada pihak BSSR untuk bertanggung jawab terkait dengan masalah dampak longsor ini,” jelas Reza.
DPRD membentuk tim kajian yang melibatkan masyarakat, Dinas ESDM, Balai Wilayah Sungai dan Jaringan (BWPJN), serta instansi terkait untuk turun langsung meninjau kondisi lapangan.
“Karena dari kajian geologi UNMUL ini menyebutkan bahwa faktor dari bencana alam. Namun dari pihak masyarakat ini beranggapan atau berargumentasi ini adalah faktor daripada aktivitas pertambangan. Oleh sebab itu kami dari DPRD khususnya Komisi 3 dengan ini membentuk tim untuk memberikan kajian nantinya yang akan didampingi oleh Dinas ESDM,” lanjutnya.
DPRD juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan bantuan. Pemerintah provinsi melalui BPBD telah menyalurkan bantuan sementara, dan pemerintah kabupaten berinisiatif membangun serta merelokasi rumah korban terdampak.
“Kalau di pihak kabupaten kan sudah ada inisiatif bahwasannya untuk membangunkan rumah atau relokasi rumah bagi korban yang terdampak,” kata Reza.
Pemerintah Desa Batuah telah menyiapkan lahan seluas satu hektar untuk relokasi, yang akan dibangun rumah tipe 36 hingga 45 oleh Dinas Perkim Kukar.
PT Baramulti Suksessarana turut menunjukkan kepedulian dengan menyalurkan bantuan sembako kepada 21 rumah di Dusun Tani Jaya, Desa Batuah. Jika longsor terbukti akibat aktivitas perusahaan, PT BSSR siap mengganti rugi dan menyediakan lahan seluas setengah hektare untuk warga terdampak.
Ia juga memprioritas penanganan juga diarahkan pada rumah ibadah yang terdampak longsor.
“Jika ini dampak dari perusahaan, maka pihak perusahaan siap untuk mengganti rugi maupun juga memberikan lahan sekitar setengah hektare bagi masyarakat yang terdampak,”urainya.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita semua di sana ada rumah ibadah itu yang menjadi prioritas bagi kita untuk bisa diberikan bantuan baik itu dari pemerintah maupun juga dari pihak perusahaan,” sambungnya.
Masyarakat berharap agar proses relokasi dilakukan permanen dengan status hukum jelas, bukan hanya pinjam pakai, agar memberikan kepastian dan kenyamanan.
RDP Komisi III DPRD Kaltim menegaskan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menangani dampak longsor Batuah KM 28 secara menyeluruh dan berkeadilan. Pembentukan tim kajian bersama diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mitigasi bencana dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
