Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Satya Adi Pramono turut mengkritik wacana diperbolehkannya dokter umum melakukan operasi caesar. Nantinya, dokter umum yang bertugas di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) diusulkan dapat melakukan operasi caesar. Isu ini dilontarkan oleh Menteri Kesehatan (Menks) Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu.
Andi Satya tidak sependapat dengan wacana tersebut. Menurutnya, operasi caesar oleh dokter umum berisiko besar jika diterapkan. Meski ide ini muncul untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis di daerah-daerah terpencil, langkah tersebut seharusnya tidak mengorbankan keselamatan pasien.
Andi yang merupakan seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG), menjelaskan bahwa prosedur operasi caesar bukanlah hal yang bisa dianggap remeh.
“Sebagai seorang SpOG, ilmu mengenai operasi sesar didapatkan setelah menjalani pendidikan yang panjang, sekitar empat tahun,“ katanya saat diwawancarai Natmed.id, Senin, 19 Mei 2025.
“Jika dokter umum hanya dilatih dalam waktu singkat dan langsung diberi kewenangan untuk melakukan operasi, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi komplikasi?” jelasnya.
Andi menilai, usulan Menkes ini dapat menciptakan masalah besar di lapangan. Hal ini berkaitan dengan risiko komplikasi medis yang dapat terjadi selama dan setelah operasi. Selain itu, Andi juga menekankan pentingnya memastikan bahwa tenaga medis yang melakukan prosedur seperti operasi sesar memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai.
Andi juga menyoroti masalah lain terkait fasilitas kesehatan di daerah 3T yang sering kali tidak memadai. Ia menegaskan bahwa meskipun di beberapa daerah terpencil ini diperlukan solusi cepat, memberikan pelatihan terbatas kepada dokter umum bukanlah solusi jangka panjang yang baik.
“Solusi sebenarnya adalah memberikan insentif kepada dokter spesialis agar mau bertugas di daerah-daerah ini. Memberikan insentif keuangan yang kompetitif dengan kota-kota besar bisa menjadi salah satu cara untuk menarik minat mereka,” ungkap Andi.
Lebih lanjut, Andi juga mengusulkan agar pemerintah memberikan fasilitas yang lebih baik bagi tenaga medis di daerah 3T, seperti perumahan, fasilitas pendidikan untuk anak-anak, dan alat kesehatan yang memadai. Menurutnya, apabila fasilitas yang memadai disediakan, dokter spesialis akan lebih tertarik untuk bekerja di daerah tersebut.
“Jika fasilitas dan insentif diberikan, dokter-dokter spesialis akan bersedia bekerja di sana. Ini adalah solusi jangka panjang yang lebih realistis dan aman,” ujarnya.
Andi mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah sudah mengupayakan pelatihan dokter umum untuk menangani operasi sesar, hal itu tidak cukup untuk mengatasi masalah kesehatan di daerah-daerah terpencil. Ia menegaskan bahwa dokter yang dilatih dengan cepat dan dilepas begitu saja ke lapangan akan menghadapi banyak tantangan.
“Jika terjadi masalah medis, siapa yang akan bertanggung jawab?” tanya Andi.
Di sisi lain, Andi juga menyampaikan bahwa untuk solusi jangka pendek, pemerintah bisa mengirimkan dokter spesialis dari rumah sakit besar untuk melakukan rotasi ke daerah-daerah 3T. Dengan cara ini, dokter spesialis dapat memberikan pelayanan medis yang berkualitas tanpa menambah beban di daerah yang minim fasilitas.
Selain itu, Andi juga menyarankan agar pemeriksaan kesehatan ibu hamil, termasuk ultrasonografi (USG) dapat lebih mudah diakses melalui program BPJS Kesehatan. Menurutnya, semua pemeriksaan terkait kehamilan sudah sepenuhnya ditanggung oleh BPJS, dan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya. Hal ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.
Sebagai penutup, Andi mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah memiliki niat baik untuk memajukan layanan kesehatan di daerah 3T, tapi harus mempertimbangkan kesiapan tenaga medis dan fasilitas. Jika tidak, justru dapat membahayakan keselamatan pasien.
Ia berharap kebijakan kesehatan dapat lebih matang dan memperhatikan keberlanjutan serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan.
