Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan komitmen pemerintah kota (pemkot) dalam menangani banjir dan dampak anomali cuaca yang semakin sering terjadi. Ia menyatakan bahwa intensitas hujan dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi menjadi tantangan baru dalam pengelolaan infrastruktur dan merealisasikan kebijakan perkotaan.
“Anomali cuaca ini bukan cuma berdampak pada jadwal hujan yang tidak menentu, tapi juga volume air yang turun di luar prediksi normal. Kita harus bersiap dari sisi perencanaan dan sistem drainase yang adaptif,” kata Andi.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda tengah menyempurnakan sistem drainase secara menyeluruh. Mulai dari tingkat lingkungan hingga saluran makro. Strategi itu dianggap lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penanganan insidental saat banjir terjadi.
“Jadi, bukan cuma respons jangka pendek seperti pompa atau karung pasir. Kita bicara soal integrasi sistem drainase, mulai dari saluran lingkungan, sub-makro, hingga makro. Ini sudah jalan bertahap,” ujarnya.
Andi menyebut, beberapa proyek drainase makro yang sebelumnya sempat tertunda kini tengah dikebut pelaksanaannya, terutama di wilayah dengan tingkat genangan tertinggi. Lokasinya, seperti di Jalan Pemuda, Sempaja, dan Bengkuring.
Ia juga mengungkapkan bahwa perencanaan detail engineering design (DED) untuk titik-titik rawan banjir yang lain sedang difinalisasi.
“Semuanya terpetakan. Kita tidak asal keruk atau bangun box culvert. Harus berdasarkan kajian teknis yang matang,” tegasnya.
Wali Kota Samarinda menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat terus ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan sungai dan anak sungai yang menjadi jalur utama limpasan air hujan. Dalam hal ini, keterlibatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV disebut sangat strategis.
“Sungai Karang Mumus, Karang Asam, dan anak sungainya harus dimaksimalkan kapasitasnya. Tapi, kita tidak bisa kerja sendiri. Butuh sinergi lintas lembaga,” ucap Andi.
Selain infrastruktur, pendekatan partisipatif juga diutamakan. Pemkot berupaya membangun kesadaran warga dalam menjaga lingkungan sekitar dan tidak membuang sampah sembarangan yang kerap menyebabkan penyumbatan drainase.
“Kalau warga tidak diberi peran dalam mitigasi, maka sekuat apapun infrastruktur akan tetap berat. Makanya, kami mulai aktifkan kembali sistem peringatan dini di kelurahan dan RT,” jelasnya.
Pemerintah juga sedang menyiapkan program edukasi lingkungan yang menyasar sekolah dan komunitas lokal agar literasi kebencanaan di masyarakat semakin meningkat. Upaya ini dilaksanakan berbarengan dengan penguatan sistem monitoring cuaca harian melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Terkait keluhan warga soal lambannya penanganan di beberapa titik langganan banjir, Andi meminta masyarakat bersabar. Alasannya, anggaran pembangunan harus dibagi secara proporsional.
Namun ia menjamin bahwa seluruh kawasan terdampak telah masuk dalam prioritas program.
“Tidak mungkin semua sekaligus, tapi semua sudah ada dalam daftar. Kita kerjakan yang paling kritis dulu tiap tahun,” tuturnya.
Cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini, menurut Andi, juga berpotensi menimbulkan dampak sosial, seperti kerusakan rumah dan fasilitas publik. Ia menyebut bahwa pemkot melalui Dinas Sosial tengah mendata dampak yang muncul dan menyiapkan bantuan darurat. Hal ini termasuk kemungkinan relokasi terbatas bagi warga yang tinggal di bantaran sungai dan daerah rendah.
“Kalau memang tidak memungkinkan lagi bertahan di lokasi itu, kami siapkan opsi relokasi. Tapi, tentu itu dikaji baik-baik agar tidak menimbulkan masalah sosial baru,” pungkasnya.
