Samarinda, Natmed.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menekankan pentingnya reposisi peran lembaga legislatif di tentah kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, DPRD tidak dapat sekadar berdiri di sisi sebagai pengawas, tetapi harus turut hadir sebagai penentu arah kebijakan daerah secara aktif dan menyeluruh.
Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud menegaskan keberadaan DPRD tidak hanya dibatasi pada fungsi pengawasan dan pembentukan regulasi. Ia melihat adanya peran yang lebih luas dan fundamental, yaitu bagaimana DPRD turut mengarahkan pembangunan agar lebih tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan.
“Fungsi kami tidak hanya dalam pengawasan dan pembuatan regulasi. DPRD juga bertugas mengarahkan pembangunan agar berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya, Jumat, 16 Mei 2025.
Pandangan ini lahir dari kesadarannya akan kondisi Kaltim yang kini menjadi sorotan nasional seiring dengan pengembangan IKN.
Menurutnya, ini bukan semata soal pembangunan fisik yang megah. Lebih jauh dari itu, pembangunan harus berpihak pada kebutuhan masyarakat, menyerap aspirasi dari bawah, serta menempatkan keseimbangan sosial dan ekologis sebagai prinsip utama.
Dalam konteks ini, Hamas menyebut pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Ketiganya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai, sinergi lintas sektor menjadi syarat mutlak untuk membangun fondasi daerah yang kokoh dan menjawab tantangan zaman.
“Jika ketiga bidang ini berjalan seimbang, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai,” katanya merujuk pada sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang disebutnya sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Secara khusus, ia menyoroti pengembangan IKN sebagai peluang yang harus dioptimalkan. Namun, ia juga mewanti-wanti agar semangat pembangunan tidak melupakan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.
Peringatan ini bukan tanpa alasan. Banyak proyek pembangunan berskala besar kerap gagal menjamin keberlanjutan karena mengabaikan dimensi sosial-ekologis yang krusial bagi kehidupan masyarakat lokal.
“Kami mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” tandas Hasanuddin.
Ia melanjutkan dengan menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan yang diambil. Baginya, masa depan Kaltim bukan hanya soal infrastruktur dan investasi. Namun, juga soal menjaga warisan dan sumber daya alam yang menjadi penyangga utama kehidupan masyarakat setempat.
“Pembangunan yang baik adalah yang mampu menjawab tantangan hari ini tanpa mengorbankan masa depan,” tegasnya.
Hasanuddin kembali menggarisbawahi komitmen DPRD Kalimantan Timur untuk terus menjembatani kepentingan rakyat, memastikan setiap kebijakan yang lahir dari ruang legislatif tidak lepas dari denyut nadi masyarakat.
Ia menyuarakan harapan agar Kaltim ke depan menjadi daerah yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam kualitas hidup, berdaya saing tinggi, dan tetap
