Samarinda, Natmed.id – Kota Samarinda menghadapi tantangan serius di tengah berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda masih menghadapi sejumlah permasalahan. Mulai dari banjir, belum lengkapnya infrastruktur, dan minimnya dukungan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Kondisi ini memantik keprihatinan dari anggota Komisi III DPRD Kaltim Subandi. Ia menilai, sebagai pusat pemerintahan sekaligus pintu gerbang utama Kaltim, Samarinda semestinya mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah provinsi (pemprov).
Alasannya, bukan hanya karena status Samarinda sebagai pusat pemerintahan. Namun, juga sebagai langkah strategis dalam membangun citra daerah di mata publik nasional dan internasional.
“Samarinda adalah cermin Kaltim, namun tanpa alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah provinsi, sulit bagi kami menyelesaikan persoalan besar seperti banjir dan pengembangan usaha kecil,” tegas Subandi saat ditemui pada Jumat, 16 Mei 2025.
Dalam pandangannya, keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah kota (pemkot) menjadi salah satu faktor penghambat upaya penyelesaian berbagai persoalan yang bersifat struktural dan jangka panjang.
Subandi menyebut, kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun. Hingga kini, belum ada perubahan signifikan dalam pola alokasi anggaran dari provinsi yang berpihak kepada ibu kota.
“Anggaran APBD kota tidak cukup untuk mendukung semua program prioritas. Perlu intervensi nyata dari provinsi agar rencana pembangunan yang telah disusun bisa berjalan maksimal,” katanya.
Politikus yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda itu menekankan bahwa pembangunan Samarinda tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan kota. Ia menyoroti pentingnya kehadiran Pemprov Kaltim sebagai mitra aktif yang tidak hanya hadir saat peresmian proyek. Namun, benar-benar mengintervensi dengan kebijakan dan alokasi dana yang tepat sasaran.
“Kalau Samarinda ingin menjadi kota yang layak huni dan berkembang secara modern, maka kolaborasi dan dukungan dari provinsi adalah kuncinya,” tambahnya.
Tak hanya menuntut, Subandi juga mengaku siap berada di garis depan untuk mendorong terwujudnya keadilan fiskal bagi Samarinda. Ia menilai, keadilan anggaran bukan hanya soal nominal, tetapi bagaimana anggaran disusun berdasarkan urgensi dan kebutuhan riil di lapangan.
Khususnya, kata dia, pada sektor infrastruktur dasar, penanganan banjir yang telah mengakar puluhan tahun, serta pemberdayaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Harapan besar pun disematkan Subandi kepada gubernur dan jajarannya agar Samarinda bisa bertransformasi menjadi kota yang bukan hanya megah secara fisik, tetapi juga kokoh secara sosial dan ekonomi.
