Samarinda, Natmed.id – Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam pengawasan kampanye.
Tantangan ini terkait pemanfaatan media sosial yang kini kini menjadi sarana menyebarkan informasi secara masif terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).
Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Kaltim Danny Bunga yang menyoroti semakin luasnya peran buzzer dalam dunia politik yang berkembang di ranah daring.
Menurutnya, buzzer dan konten kampanye yang menyebar di media sosial sulit dikendalikan. “Buzzer ini sudah seperti industri yang dikelola banyak pihak, dan penyebarannya sangat cepat. Dalam konteks Bawaslu, untuk menangkal hal seperti ini bukanlah perkara mudah,” ujarnya.
Meski demikian, Danny menegaskan bahwa Bawaslu siap menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye. Hal ini termasuk yang bersumber dari media sosial.
“Kami menerima informasi atau dugaan pelanggaran, baik dari media resmi maupun media sosial, walaupun media tersebut tidak terdaftar secara resmi. Jika ada kampanye yang melanggar aturan, seperti ujaran kebencian atau kampanye terselubung, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu,” jelasnya.
Danny juga menekankan bahwa media yang terlibat dalam pemberitaan terkait pilkada harus bersikap netral.
“Sampai hari ini, belum ada laporan atau temuan dari Bawaslu terkait ketidakberpihakan media resmi. Media harus memberitakan semua pasangan calon secara seimbang, dan jika ada yang berpihak pada salah satu, hal itu harus dikaji lebih lanjut,” katanya.
Terkait dengan media resmi, Danny menjelaskan bahwa Bawaslu selalu berkomunikasi dengan media yang terdaftar untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan kampanye.
“Jika ada temuan pelanggaran dari media resmi, kami akan segera menindaklanjuti. Namun, hingga kini belum ada laporan yang menunjukkan pelanggaran dari media yang terdaftar,” tutupnya.
