Samarinda,Natmed.id – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan pertemuan dengan pihak PT Pertamina (Persero) belum lama ini.
Tujuan dari tatap muka itu untuk mencari solusi terkait antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mengular. Kondisi itu mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang panjang di beberapa titik jalan raya.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menyatakan bahwa hasil dari pertemuan itu diketahui penyebab antrean di SPBU bukan akibat kelangkaan BBM. Sebab, pasokannya masih tercukupi dan dijamin oleh pihak PT Pertamina.
Maka, politikus Patai Golkar itu menyatakan ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya antrean berkepanjangan kendaraan di SPBU.
Salah satunya, adanya oknum yang memperjualbelikan BBM kepada pengecer atau masyarakat. Secara teknis, oknum tersebut membeli BBM bersubsidi menggunakan kendaraan pribadinya. Setelah tangki BBM pada kendaraannya terisi penuh, kemudian dikuras dan dijual lagi secara eceran.
Aktivitas seperti itu sulit terdeteksi secara langsung oleh pihak SPBU dan PT Pertamina. Namun dampaknya, para pengguna kendaraan bermotor harus antre untuk memenuhi BBM bagi kendaraan pribadinya.
Terkait permasalahan itu, Nidya menyatakan bahwa pihak PT Pertamina sedang mendalami dan mencari aturan yang dapat disinkronkan berdasarkan situasi tersebut. Harapannya, dapat mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan SPBU.
“Ada aturan-aturan daerah yang mungkin perlu disinkronkan dengan kebijakan Pertamina, supaya pengisian BBM yang ada di SPBU itu kemudian tidak akan menjadi macet,” ungkapnya, Minggu (17/12/2023).
Menurut Nidya, antrean panjang pengisian BBM di SPBU bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah dan penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam pengawasan.
Dengan pengawasan secara bersama-sama, maka distribusi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, antrean panjang di SPBU dapat terselesaikan dengan baik.
“Ini yang perlu kita awasi bersama dan kami meminta kepada masyarakat juga untuk saling mengawasi. Tentu Pertamina dan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, pasti harus ada bantuan dari masyarakat. Jadi masyarakat tolong diinformasikan apa yang terkendala,” tandasnya.
