Samarinda,Natmed.id – Ketua Komisi ll DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengakui provinsi ini sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Nidya berharap dengan besarnya kontribusi devisa yang sangat besar itu, maka seharusnya pemerintah pusat mengalirkan apresiasi yang besar bagi Kaltim. Salah satunya dengan peningkatan prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Nidya menganggap harapan itu seiring dengan keinginan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diprioritaskan di provinsi yang berstatus lower middle income.
“Memang yang saya ketahui pembangunan akan diprioritaskan bagi wilayah yang jumlah penduduknya besar. Kalau bicara jumlah penduduk kita kalah dengan jumlah penduduk di provinsi-provinsi yang ada di Jawa. Itu juga masalah,” ungkapnya di Wijaya Kusuma, Rabu (26/4/2023).
Namun Nidya berharap agar Gubernur Isran Noor yang saat ini juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dapat terus memperjuangkan hak Kaltim untuk mendapatkan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat.
“Harus pukul rata dan harus berimbang. Kalau misalnya penyumbangnya terbesar, maka kembali ke daerahnya juga harus besar. Idealnya begitu meskipun juga banyak faktor-faktor yang harus dilihat oleh pemerintah,” tegasnya.
Gubernur Isran Noor sendiri dalam banyak kesempatan sudah berulangkali memperjuangkan agar porsi alokasi anggaran untuk daerah ditingkatkan.
Menurut Isran, pembangunan tidak seharusnya hanya memandang jumlah penduduk, tetapi juga luas wilayah. Sebab setiap jengkal tanah NKRI, pun harus mendapat hak keadilan untuk pembangunan.
Apalagi kata Isran, pusat hanya mengatur tidak lebih dari lima urusan negara, sementara urusan lainnya menjadi tanggung jawab daerah. Tapi faktanya, sejak dulu alokasi untuk daerah hanya 30%. Sementara uang di pusat mencapai 70%.
“Seharusnya dibalik. Daerah yang punya wilayah dan penduduk itu 70%, pusat 30%. Kalau tidak bisa juga, ya minimal 50% untuk daerah dan 50% pusat,” tegas Isran.
Namun sayang, hingga saat ini pusat belum menggubris perjuangan Gubernur Isran Noor.
