Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pihaknya belum akan menyampaikan penilaian resmi terhadap capaian 100 hari kerja Gubernur Kaltim.
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja kepala daerah tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan wacana atau paparan program. Namun, harus didasarkan pada data implementasi nyata di lapangan.
Saat ditemui awak media pada Senin, 26 Mei 2025, Ananda menyebut komitmen Gubernur Kaltim terhadap pembangunan daerah patut dihargai.
Namun demikian, komitmen tersebut perlu dibuktikan secara konkret melalui pelaksanaan program-program prioritas yang menyasar kebutuhan riil masyarakat.
“Kita lihat dulu bagaimana implementasi dari program-program pak gubernur. Kalau baik, kita apresiasi. Kalau belum, ya kita beri saran dan kritik agar lebih baik lagi,” ujar Ananda.
Ia menyebutkan bahwa dalam 100 hari pertama ini, arah pembangunan provinsi sudah mulai terlihat melalui pemaparan fokus program yang disampaikan kepada DPRD. Pemerintah provinsi (Pemprov) menyampaikan tiga bidang utama yang akan menjadi prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketiga sektor ini dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat Kaltim, terutama dalam konteks peningkatan kualitas layanan dasar dan percepatan pembangunan wilayah.
Namun bagi Fraksi PDIP, pemaparan arah kebijakan belum cukup. Fraksi menilai bahwa ukuran keberhasilan ada pada bagaimana program itu dijalankan, sejauh mana menyentuh masyarakat, dan apakah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi hasil.
Menurut Ananda, 100 hari pertama sejatinya bukan untuk menilai secara menyeluruh. Namun, sebagai tolok ukur awal arah dan keseriusan kepala daerah dalam menjalankan janji-janji politiknya.
Maka dari itu, fraksinya memilih untuk bersikap objektif dengan terlebih dahulu melihat pelaksanaan konkret di lapangan sebelum memberi penilaian akhir.
“Beliau orangnya luar biasa. Waktu yang diberikan untuk Kalimantan Timur sangat besar. Tapi tetap harus dilihat bagaimana konsistensinya dalam pelaksanaan program,” katanya.
Selain menyoroti pelaksanaan program, Ananda juga menanggapi kebingungan publik terkait kebijakan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa saat ini pemprov sedang melakukan penyesuaian dalam bentuk perubahan APBD, bukan APBD Perubahan.
Menurutnya, banyak masyarakat, bahkan sebagian pemangku kebijakan, masih keliru memahami istilah tersebut.
“Ini bukan APBD Perubahan, tapi perubahan APBD. Jadi banyak yang masih bingung. Kami tekankan agar publik juga memahami istilah ini dengan benar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ananda menyatakan bahwa Fraksi PDIP di DPRD Kaltim tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Fraksi itu siap mendukung program pemerintah yang benar-benar berjalan dan berpihak pada rakyat. Namun juga tidak akan ragu memberikan kritik jika ditemukan penyimpangan, stagnasi, atau ketidaksesuaian antara janji politik dan realisasi di lapangan.
Ia menyebut bahwa pengawasan terhadap implementasi program akan terus dilakukan secara ketat melalui komisi-komisi yang membidangi urusan tersebut. Bagi PDIP, keberhasilan pemerintahan daerah bukan hanya soal seremonial atau publikasi program, tetapi soal dampaknya terhadap kesejahteraan warga.
Fraksi juga mengingatkan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan dalam pembangunan daerah, terutama mengingat Kaltim tengah menghadapi tantangan besar sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam konteks itu, Ananda menekankan bahwa pemerintahan daerah harus bekerja lebih cepat, akurat, dan fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Meski kami beri waktu, tapi itu bukan berarti tanpa pengawasan. Kami tetap kawal agar program yang dijanjikan tidak hanya berhenti di spanduk dan pidato,” tutupnya.
