National Media Nusantara
DPRD Kaltim

Yonavia Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perbatasan

Teks: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Yonavia

Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Yonavia mengatakan, upaya pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah terluar provinsi, seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, masih menghadapi tantangan serius.

Dalam pandangannya, kondisi infrastruktur dasar di dua kabupaten itu belum menunjukkan kemajuan yang sepadan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Pembangunan infrastruktur bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur itu, Senin, 7 Juli 2025.

Yonavia, yang mewakili daerah pemilihan Kubar-Mahulu, menggarisbawahi berbagai persoalan mendasar yang kerap disampaikan oleh konstituennya. Jalan rusak, keterbatasan air bersih, hingga minimnya jaringan komunikasi dan layanan digital, menjadi keluhan utama yang mencerminkan ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan.

Menurut Yonavia, pembangunan di daerah terpencil tidak bisa hanya mengandalkan pola pendekatan biasa. Sebaliknya, dibutuhkan sinergi lintas sektor serta kemauan politik yang kuat untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

Ia mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam merespons kebutuhan dasar warga. Namun, menurutnya, upaya itu belum cukup jika tidak disertai dengan koordinasi yang lebih solid antar-lembaga dan pendekatan yang responsif terhadap tantangan geografis.

“Kami di DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal anggaran dan program pembangunan, khususnya di daerah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas,” katanya.

Yonavia juga menyinggung soal pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam banyak kasus, kata Yonavia, suara warga di pelosok kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk politik perkotaan. Padahal, aspirasi dari daerah bisa menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki arah kebijakan.

“Partisipasi publik sangat penting. Aspirasi masyarakat harus terus disampaikan, agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi juga menyentuh pelosok,” pungkasnya.

Related posts

Komisi I Bentuk Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Kaltim Periode 2025-2028

Paru Liwu

Puji Setyowati Sebut Banyak Warga Belum Tahu Vaksinasi HPV

Laras

Janji Bengkel Dampak BBM Tak Terealisasi, DPRD Kaltim Kritik Pertamina

Nanda

You cannot copy content of this page