Samarinda, Natmed.id – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan anggaran promosi lewat influencer dan pembangunan videotron menuai kritik. Sorotan publik semakin ramai setelah tangkapan layar dokumen perencanaan beredar di media sosial.
Dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2025, tercatat Rp1,7 miliar untuk jasa influencer yang ditempatkan di Dinas Pariwisata Kaltim. Selain itu, ada Rp17 miliar di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk pembangunan videotron di Kantor Gubernur.
Besarnya dana publikasi itu dipertanyakan warganet di tengah penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang membuat daerah harus berhemat. Banyak komentar di media sosial menilai dana tersebut lebih baik diarahkan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut pihaknya akan melakukan pengecekan ulang. “Kita akan coba cek kembali di Dinas Pariwisata dan Dinas Kominfo. Kalau memang ini tidak urgent, dengan adanya penurunan DBH ini kami akan melakukan evaluasi,” ujarnya, Sabtu malam 20 September 2025.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap anggaran benar-benar sesuai prioritas. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan penggunaan influencer merupakan strategi yang sah dan lazim dipakai sektor pariwisata.
“Penggunaan influencer itu bagian dari strategi promosi yang sah dan sudah biasa dilakukan. Kementerian Pariwisata maupun pemerintah provinsi besar lain juga melakukan hal yang sama,” ucapnya.
Ia menilai kolaborasi dengan influencer bertujuan memperluas jangkauan promosi destinasi Kaltim, terutama di luar daerah.
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Restiawan Baihaqi menambahkan pemilihan influencer tidak dilakukan sembarangan.
“Pemilihan harus melalui badan usaha atau agensi yang profesional, dengan mempertimbangkan jumlah pengikut, jangkauan audiens, dan relevansi konten,” katanya.
Influencer hanya salah satu kanal promosi. Dinas Pariwisata tetap menggunakan media daring, cetak, dan videotron untuk memperkuat promosi wisata.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Kaltim punya potensi besar dan layak diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.
Di luar influencer, anggaran Rp17 miliar untuk pembangunan videotron juga menuai protes. Banyak yang menilai biayanya terlalu besar untuk sarana promosi visual.
Sebagian netizen berpendapat, dana lebih baik dipakai memperbaiki infrastruktur wisata, mendukung UMKM, atau membantu transportasi wisata.
Seno Aji menegaskan pemerintah akan menimbang kembali pos anggaran publikasi sebelum APBD Perubahan diketok. “Kami tidak ingin anggaran publikasi justru menimbulkan kontroversi. Kalau memang tidak prioritas, pasti akan kami evaluasi,” ucapnya.
