Samarinda, Natmed.id – Sebanyak 142 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menerima tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun dalam seremoni yang digelar di Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Kamis 12 Februari 2026
Di tengah penganugerahan itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengakui birokrasi masih memiliki banyak kekurangan dan perlu terus berbenah.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 115 Tahun 2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Satyalencana diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus selama 10, 20, dan 30 tahun.
Rinciannya, penerima Satyalencana 30 tahun sebanyak 26 orang, 20 tahun sebanyak 27 orang, dan 10 tahun sebanyak 89 orang.
“Satyalencana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada pegawai negeri sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kedisiplinan serta bekerja terus-menerus selama 10, 20, dan 30 tahun,” kata Andi Harun dalam sambutannya.
Namun, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni. Menurutnya, para penerima harus menjadi teladan yang meninggalkan jejak dalam mesin birokrasi.
“Lebih dari sekadar prosedur, lebih dari sekadar ceklok absen, lebih dari sekadar formalitas perjanjian kinerja, justru teladanlah yang paling kuat dalam membentuk karakter kepegawaian kita,” ujarnya.
Andi juga mengakui pelayanan birokrasi belum sepenuhnya sempurna dan masih kerap mendapat sorotan publik. “Bukan berarti kita ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda semua sempurna, tidak. Banyak kekurangannya, banyak mungkin juga kesalahannya,” ucapnya.
Meski demikian, ia meminta agar kritik terhadap birokrasi tidak berubah menjadi hukuman sosial bagi aparatur yang bekerja. “Di balik mungkin celaan, caci maki, justru kita dilayani oleh mereka yang kita caci,” katanya.
Ia menyebut ada tiga makna utama dari Satyalencana Karya Satya yakni kesetiaan kepada negara dan konstitusi, kesetiaan pada sumpah jabatan, serta pengabdian kepada publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.
“Pengabdian itu memang butuh kesabaran tinggi. Satya itu artinya kesetiaan,” ujar Andi.
Dalam konteks disrupsi teknologi dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan, ia menilai penghargaan ini juga menjadi pesan bahwa birokrasi masih layak dipercaya.
“Wajah birokrasi kita adalah wajah yang masih sangat layak dan pantas untuk diberi kepercayaan,” katanya.
Andi menambahkan, masa depan kota tidak hanya bertumpu pada kepala daerah yang masa jabatannya terbatas, melainkan pada mesin birokrasi yang menjalankan pelayanan publik setiap hari.
“Wali kota itu hanya lima tahun, setelah itu akan pergi dan berganti. Tapi mesin besar itu ada di lingkungan birokrasi, karena tumpuan birokrasi yang paling ujung adalah pelayanan publik,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh aparatur untuk terus memperkuat kesabaran dan komitmen memperbaiki kekurangan yang ada.
“Kita terima semua kritik, kita terima semua masukan, dan kita terus berbenah bersama,” tutupnya.
