Pasuruan, Natmed.id – Wali Kota Pasuruan H Adi Wibowo menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja konsisten menegakkan aturan, terutama terkait parkir di trotoar dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Instruksi disampaikan saat apel bersama di Alun-Alun Kota Pasuruan, Senin 5 Januari 2026.
Apel tersebut diikuti jajaran Dishub dan Satpol PP serta dihadiri Wakil Wali Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah, Kepala Dishub, dan Kasatpol PP Kota Pasuruan.
Adi Wibowo menegaskan Dishub dan Satpol PP menjadi garda terdepan pelayanan publik karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia menyebut tahun 2026 sebagai awal pelaksanaan RPJMD yang menuntut kinerja lebih terukur.
“Bekerja bukan karena viral atau diawasi, tetapi karena tanggung jawab. Media sosial hari ini menjadi alat evaluasi kinerja,” kata Adi Wibowo.
Ia menyoroti masih ditemukannya pelanggaran aturan di lapangan meski penertiban telah dilakukan. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh bersifat sesaat.
“Saya tidak ingin kemarin tertib, sekarang kembali tidak tertib. Ekspektasi publik tinggi, sementara fiskal kita terbatas,” ujarnya.
Adi Wibowo mengaku kerap turun langsung menertibkan parkir di trotoar, PKL, dan pelanggaran lalu lintas. Ia meminta jajaran teknis menjalankan tugas sesuai SOP secara berkelanjutan.
“Saya tidak ingin lagi melihat trotoar digunakan parkir atau berjualan, baik di alun-alun maupun wilayah lain,” tegasnya.
Kasatpol PP Kota Pasuruan H Basuki menyatakan pihaknya siap memperkuat penegakan peraturan daerah sesuai arahan wali kota. Penertiban, kata dia, akan dilakukan secara konsisten dan terukur.
“Kami akan menyesuaikan pola pengawasan agar tidak ada lagi pelanggaran berulang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, Andriyanto memastikan penataan lalu lintas dan parkir menjadi fokus kerja tahun 2026, khususnya di kawasan publik dan pusat aktivitas warga.
“Pengawasan parkir dan rekayasa lalu lintas akan kami tingkatkan secara bertahap,” katanya.
