Pasuruan, Natmed.id – Pemerintah Kota Pasuruan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para tokoh masyarakat. Pertemuan yang mengusung tema “Guyub Rukun Pasuruan, Jaga Persatuan dan Kesatuan” itu menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo atau akrab disapa Mas Adi, menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang bisa muncul akibat gesekan kepentingan. Menurutnya, persoalan sosial saat ini mudah tersulut oleh isu yang dimainkan pihak tertentu, baik secara sengaja maupun tidak.
“Kita di pemerintahan bersama Forkopimda dan seluruh tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Pasuruan tetap dalam suasana yang guyub dan rukun,” ujar Mas Adi dalam sambutannya.
Ia menilai komunikasi yang terbuka dan silaturahmi antarelemen menjadi langkah efektif mengurai setiap persoalan sosial.
Mas Adi juga menyoroti bahwa keamanan dan ketertiban menjadi faktor utama dalam menarik minat investasi. Ia menegaskan, kondisi sosial yang tidak stabil akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan dunia usaha terhadap daerah.
“Ketika situasi tidak kondusif, investor tentu berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya. Maka, menjaga persatuan bukan hanya soal stabilitas, tapi juga tentang kesejahteraan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing dari potensi konflik, sekecil apa pun bentuknya. Menurutnya, tanggung jawab menciptakan kedamaian bukan hanya milik aparat, tetapi kewajiban bersama.
“Semua hal yang terjadi di sekitar kita menjadi tanggung jawab bersama. Jangan biarkan perbedaan justru memecah, tapi jadikan keberagaman sebagai kekuatan,” imbuhnya.
Rakor kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kondusivitas daerah. Masukan dari para tokoh masyarakat diharapkan menjadi landasan bagi Pemkot Pasuruan dalam menyusun kebijakan sosial yang inklusif dan berpihak pada kepentingan warga.
