Samarinda, Natmed.id – Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai sorotan dari daerah.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut, khususnya dalam mencapai tujuan penghematan energi.
Alasan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi dasar kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat aktivitas di kantor pemerintahan tidak sepenuhnya berhenti saat pegawai bekerja dari rumah.
“Kalau alasannya penghematan BBM, kita juga perlu lihat, BBM yang dihemat itu di bagian mana. Karena walaupun tidak ke kantor, fasilitas di kantor tetap digunakan,” ujarnya saat ditemui di Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sabtu 28 Maret 2026.
Politisi PDIP itu menilai, perlu kejelasan arah efisiensi dari kebijakan tersebut, apakah benar berdampak signifikan pada pengurangan konsumsi energi, baik dari sisi BBM maupun listrik.
Wacana penerapan WFH satu hari ini sendiri merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengantisipasi potensi krisis energi global.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut kebijakan tersebut telah disepakati dalam rapat lintas kementerian dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo.
“Sudah rapat, dan pada prinsipnya sepakat untuk satu hari WFH dalam sepekan,” kata Tito di Istana Kepresidenan, beberapa waktu sebelumnya.
Kebijakan ini digagas di tengah kekhawatiran lonjakan harga energi dunia akibat dinamika geopolitik internasional, yang berdampak pada ruang fiskal nasional dan daerah.
Menanggapi hal itu, Ananda melihat kebijakan WFH tidak semata soal penghematan energi, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kinerja aparatur di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan kondisi sekarang, ruang fiskal kita terbatas. Jadi semua dituntut lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan kinerja,” ujarnya.
Pola kerja WFH yang mengusung konsep work from anywhere (WFA) seharusnya tidak menjadi alasan menurunnya produktivitas. Justru sebaliknya, fleksibilitas kerja diharapkan mampu mendorong kinerja yang lebih optimal.
“Harusnya bukan mengurangi kerja, tapi justru menambah. Karena sekarang kerja bisa di mana saja, kapan saja. Jadi dituntut lebih maksimal,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan akan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan tersebut. Tanpa pengawasan dan komitmen yang kuat, WFH berpotensi tidak berjalan efektif.
“Ini kan sudah jadi keputusan, kita lihat saja nanti implementasinya seperti apa,” katanya.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait disparitas beban kerja antarinstansi, terutama bagi sektor pelayanan publik yang tetap harus beroperasi penuh, seperti pelayanan kesehatan rumah sakit, administrasi kependudukan dan perizinan.
Namun, setiap instansi memiliki karakteristik dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak bisa disamaratakan.
“Semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bebannya sama-sama berat, hanya bentuknya yang berbeda,” ujarnya.
