Bontang, Natmed.id – Isu kenaikan insentif bagi kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kembali dibahas dalam forum lintas sektor di Kantor Camat Bontang Selatan.
Anggota DPRD Kota Bontang Heri Keswanto menyuarakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Menurutnya, nominal insentif yang saat ini diterima kader Posyandu dan PPK sebanyak Rp300 ribu per bulan dinilai tidak sepadan dengan kontribusi besar mereka.
Terutama keterlibatannya dalam upaya pembangunan kota dan penurunan angka stunting di Kota Bontang.
“Saat ini, belum ada pembahasan anggaran. Kami tentu akan mendukung kenaikan insentif jika anggaran mencukupi,” ungkap heri belum lama ini.
Ia menyatakan bahwa kenaikan insentif dapat dipertimbangkan jika anggaran memungkinkan. Sebenarnya, wacana kenaikan insentif bagi kader PPK dan Posyandu sudah mengemuka beberapa waktu lalu.
Heri menyampaikan, meski belum ada diskusi resmi terkait anggaran untuk kenaikan insentif, ia berencana membawa isu ini ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang.
Menurutnya, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang yang mencapai Rp3,3 triliun, kenaikan insentif bagi kader posyandu layak dipertimbangkan.
“Dengan APBD sebesar itu, saya yakin anggaran cukup untuk mendukung kenaikan insentif kader Posyandu. Namun, tentu akan melihat bagaimana dinamika pembahasannya di dewan nanti,” katanya.
Selama ini, kader Posyandu memiliki peran penting dalam program kesehatan di tingkat kelurahan, termasuk pemantauan gizi anak dan imunisasi.
Heri berharap kenaikan insentif ini dapat memotivasi kader untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka kepada masyarakat. “Saya akan memperjuangkan usulan ini dalam pembahasan anggaran di DPRD,” pungkasnya.
