Probolinggo, Natmed.id – Pernyataan Bupati Probolinggo Dr Mohamad Haris dalam pelantikan pejabat Eselon II pada Senin 20 Oktober 2025 sempat menuai sorotan publik. Ucapan “jangan sampai ada pejabat yang menernak LSM dan media” dianggap sebagian pihak menyinggung profesi jurnalis dan aktivis.
Namun, klarifikasi yang disampaikan Haris tak lama setelah pelantikan mendapat tanggapan positif dari sejumlah wartawan dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka menilai penjelasan tersebut menjadi bentuk keterbukaan sekaligus sikap dewasa seorang kepala daerah dalam merespons dinamika publik.
“Saya kira klarifikasinya cukup bijak. Beliau menegaskan bahwa pernyataannya ditujukan untuk pejabat internal, bukan media atau LSM. Itu penting agar tidak ada salah paham,” kata Sugiarto, salah satu jurnalis lokal Probolinggo.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Komunikasi LSM Probolinggo, M Yusuf.
Ia mengapresiasi langkah Bupati yang cepat meluruskan maksud ucapannya. “Kita tahu Pak Haris memang punya hubungan baik dengan teman-teman LSM dan wartawan. Klarifikasi ini menunjukkan beliau menghormati fungsi kontrol sosial,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pelantikan di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Bupati Haris menegaskan pentingnya integritas pejabat agar tidak terlibat praktik penyalahgunaan jabatan. Pernyataannya disampaikan untuk mengingatkan agar pejabat tidak membangun relasi transaksional dengan pihak luar demi kepentingan pribadi.
Dalam klarifikasinya, Haris menjelaskan tidak pernah bermaksud merendahkan profesi mana pun. “Saya bersahabat dengan banyak rekan media dan LSM. Kalau ada yang menafsirkan berbeda, saya mohon maaf. Ucapan itu teguran bagi pejabat yang menyalahgunakan hubungan,” katanya.
Sejumlah wartawan di Probolinggo menilai klarifikasi itu sudah cukup meredam potensi polemik.
“Yang penting konteksnya dipahami. Justru kami sepakat bahwa pejabat sebaiknya tidak memanfaatkan media untuk kepentingan pribadi,” ungkap salah satu redaktur media lokal.
Langkah cepat Bupati Haris ini diharapkan menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan media serta organisasi masyarakat sipil. Sinergi yang sehat dinilai penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.
