Samarinda, Natmed.id – Rencana menghadirkan transportasi umum yang ideal di Kota Tepian masih berada pada tahap kajian mendalam.
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda Boy Leonardo Sianipar menjelaskan, jumlah kendaraan di Samarinda saat ini bahkan telah melampaui jumlah penduduk.
Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator kuat perlunya sistem transportasi umum yang terintegrasi.
“Kalau kita lihat sekarang, jumlah kendaraan itu sudah lebih banyak daripada jumlah penduduk. Satu rumah saja bisa punya empat sampai lima kendaraan, padahal penghuninya cuma dua orang. Itu yang membuat beban jalan kita semakin berat,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dishub Kota Samarinda, Jumat 27 Maret 2026.
Dominasi kendaraan roda dua turut memperparah kepadatan lalu lintas. Tanpa intervensi kebijakan berupa transportasi massal, kondisi ini dikhawatirkan akan terus memburuk dari tahun ke tahun.
Konsep transportasi umum yang akan dikembangkan nantinya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Selain membutuhkan kajian teknis yang matang, proyek ini juga memerlukan investasi besar dengan nilai yang tidak sedikit.
“Ini bukan program kecil, ini program besar. Investasinya bisa sampai triliunan rupiah. Jadi tidak bisa langsung jalan tanpa perencanaan yang benar-benar matang, karena risikonya juga besar kalau tidak sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Saat ini, Dishub Samarinda tengah berupaya menarik dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar rencana tersebut dapat mulai direalisasikan secara bertahap. Jika tidak ada kendala, pelaksanaan awal direncanakan bisa dimulai pada tahun depan.
“Kita lagi coba tarik anggaran dari kementerian pusat. Harapannya bisa mulai bertahap tahun depan. Tapi sekali lagi, ini sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan hasil kajian,” katanya.
Terkait jenis moda transportasi yang akan digunakan, Boy mengungkapkan bus masih menjadi opsi utama karena daya angkutnya yang besar. Satu unit bus dinilai mampu mengurangi puluhan kendaraan pribadi di jalan.
“Secara logika sederhana saja, satu bus bisa angkut sekitar 40 orang. Artinya bisa menggantikan puluhan motor atau mobil di jalan. Itu yang kita kejar sebenarnya, mengurangi kepadatan,” ujarnya.
Namun demikian, ia belum dapat memastikan secara detail desain sistem transportasi yang akan diterapkan, termasuk apakah akan menggunakan jalur khusus atau tidak. Seluruh aspek tersebut masih dalam tahap kajian lanjutan.
“Kita belum bisa bicara detail, apakah nanti bus besar, kecil, atau seperti apa. Jalurnya bagaimana, apakah ada jalur khusus atau tidak, itu semua masih dikaji. Kita tidak mau asal jalan tapi akhirnya tidak efektif,” tegasnya.
Di sisi lain, keberadaan halte-halte yang sudah dibangun sebelumnya juga menjadi sorotan. Banyak fasilitas tersebut saat ini tidak difungsikan secara optimal, bahkan sebagian sudah dibongkar karena tidak sesuai kebutuhan.
“Itu kan bagian dari rencana lama yang tidak berjalan maksimal. Ada halte yang akhirnya tidak terpakai, bahkan dibongkar. Ke depan kalau memang dibutuhkan, kita akan bangun yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Boy juga menekankan bahwa transportasi umum bukan semata-mata proyek bisnis yang mengejar keuntungan, melainkan layanan publik yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat.
“Transportasi umum itu bukan untuk cari untung. Ini layanan. Makanya investor juga pasti berhitung, karena kalau masyarakat tidak mau beralih dari kendaraan pribadi, ya akan sulit,” jelasnya.
Selain itu, perubahan sistem transportasi juga dipastikan akan berdampak pada moda transportasi yang sudah ada saat ini, seperti angkutan kota (angkot). Namun, Dishub memastikan akan ada penyesuaian secara bertahap.
“Pasti ada penyesuaian. Pro dan kontra itu pasti ada. Tapi nanti masyarakat juga akan memilih mana yang lebih nyaman dan efisien. Kita harap semuanya bisa beradaptasi,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Pemkot Samarinda tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pemerintah memilih memastikan seluruh perencanaan matang agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang jelas kita tidak mau membuat program yang akhirnya tidak bermanfaat. Dalam kondisi efisiensi seperti sekarang, semua harus benar-benar dihitung supaya tepat sasaran,” terang Boy.
