Reporter: Yunus – Editor: Redaksi
Tarakan,Natmed.id– Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Kalimantan Utara (Kaltara), terkait pencairan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 100 persen.
Disampaikan saat kunjungan kerja Mendagri pada rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak 2020 di Tarakan, (17/7/2020) lalu. Kegiatan tersebut salah satu agenda Mendagri melakukan monitoring perkembangan dan kesiapan daerah dalam menghadapi pilkada serentak 2020. Salah satunya terkait pencairan dana NPHD dari masing-masing daerah.
“Kaltara merupakan satu-satunya provinsi yang berhasil transfer dana NPHD KPU dan Bawaslu 100 persen,” ungkap Tito dalam sambutanya.
Ia berterimakasih kepada para kepala daerah di Kaltara, karena menunaikan komitmennya mencairkan anggaran pemilihan untuk penyelenggara. Kota yang terdaftar yakni Provinsi Kaltara, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung.
“Tidak ada alasan lagi bagi KPU dan Bawaslu di Kaltara untuk tidak bekerja karena anggaran sudah ada,” ujarnya.
Menurut Tito, Pilkada dapat menjadi stimulus ekonomi, karena anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang akan dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan sebesar 60 persen seperti tim sukses, kampanye dan lain-lain. “Pilkada ini dapat dikategorikan sebagai program padat karya dan nanti juga akan ada dukungan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN),” jelasnya.
Mendagri optimistis dan mendoakan agar pesta demokrasi di Kaltara berlangsung lancar.
“Tema yang diangkat dalam Pilkada hendaknya terkait Covid-19, yakni peran calon kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak ekonomi sosialnya,” ujarnya.
Ia berharap, PIlkada serentak 2020 di tengah pandemi ini menjadi ajang adu gagasan. “Adu berbuat menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonomi,” pungkasnya.
