Samarinda, Natmed.id – Program Sekolah Rakyat di Samarinda dipastikan mulai beroperasi penuh awal September 2025. Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur menyiapkan tiga lokasi dengan total daya tampung 275 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, mengatakan tiga titik yang digunakan berada di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda.
“Persiapan di SMA Negeri 16 sudah hampir final. Targetnya awal September bisa berjalan,” ujarnya, Kamis, 28 Agustus 2025.
Kuota yang disiapkan terbagi 100 siswa di BPMP, 100 siswa di BPVP, dan 75 siswa di SMA Negeri 16. Dua lokasi pertama sebenarnya sudah digunakan sejak 15 Agustus lalu untuk jenjang SMP dan SMA. Sementara lokasi baru di SMA Negeri 16 menampung tambahan siswa dengan fasilitas asrama.
Di sekolah tersebut, asrama dirancang untuk dua siswa per kamar, dilengkapi kipas angin dan kamera pengawas. Perakitan mebel seperti meja belajar, lemari, dan tempat tidur masih berlangsung hingga pekan ini.
Meski animo masyarakat tinggi di jenjang SMP dan SMA hingga kuota penuh, jenjang SD justru sepi peminat. Baru satu rombongan belajar dengan 25 siswa yang terisi.
“Kami akan coba menjangkau anak-anak di panti asuhan dan bekerja sama dengan Disdikbud untuk mendata anak putus sekolah,” kata Rasyidi.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Modelnya terintegrasi dengan asrama dan fasilitas pendukung, sehingga memungkinkan anak yang tinggal jauh dari pusat kota untuk tetap bersekolah.
Menurut Rasyidi, program ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi mereka yang sempat putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan formal. Ia menilai keberadaan tiga titik di Samarinda bisa menekan angka putus sekolah yang cukup tinggi di ibu kota provinsi ini.
Jika berjalan sesuai rencana, Samarinda menjadi kota pertama di Kaltim yang mengoperasikan tiga Sekolah Rakyat sekaligus. Dinsos menilai pola serupa berpeluang diperluas ke daerah lain, terutama yang memiliki jumlah anak putus sekolah tinggi.
