Bontang, Natmed,id – Anggota Komisi A DPRD Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Yusuf menekankan pentingnya pemetaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan.
Pemetaan ini guna mendukung Program Makanan Tambahan (PMT) untuk menekan angka stunting di Bontang.
Saat ini, program tersebut masih terbatas pada bantuan dari CSR yang hanya berlangsung selama tiga bulan. Sedangkan kebutuhan pengentasan stunting memerlukan dukungan yang lebih berkelanjutan.
Yusuf menjelaskan bahwa stunting disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, kesadaran masyarakat terhadap usia ideal pernikahan, serta lingkungan.
“Nama juga umur itu kan bervariasi, tergantung juga gen. Kalau saya sih kalau bapaknya dan mamanya sehat ya silakan,“ ujarnya beberapa hari lalu.
“Pokoknya, stunting ini faktornya sudah disebutkan tadi, pertama masalah ekonomi, kedua tingkat kesadaran nikah di bawah umur, faktor lingkungan, dan macam-macam. Banyak-banyak bersyukur,” lanjutnya.
Menurutnya, keterbatasan regulasi dan kurangnya arahan koordinatif menjadi kendala utama dalam penyaluran dana CSR ke program PMT.
Ia menyarankan agar setiap perusahaan diarahkan untuk fokus pada jenis bantuan yang berbeda-beda dan saling melengkapi.
“Berarti harus dibuat aturan anggaplah begini, disatukan CSR yang ada. Kalau dalam hal ini kan masing-masing dari CSR langsung, karena mereka ndak mau ribet,“ kata Yusuf.
“Seharusnya diarahkanlah, harus ada pemetaan. Anggaplah seperti ini, PT Badak membantu apanya, dari Indomiko misal apanya jadi jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusuf juga mencontohkan pembagian CSR dapat difokuskan untuk kesehatan ibu hamil hingga pemeriksaan pascakelahiran.
Dengan mengalokasikan CSR untuk tiap bidang dan unit, harapannya bisa menurunkan angka stunting di Bontang secara lebih efektif.
Dalam upaya menurunkan stunting, Yusuf menilai koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) masih belum optimal. Ia berharap setiap OPD lebih serius dan konsisten dalam menjalankan peran masing-masing.
“Iya tidak sinkron. Dalam hal ini pemerintah serius, cuma namanya juga pemerintah kan khususnya kepada daerah kan itu banyak urusan. Sebenernya kepala OPD-nya itu yang harus kalau dia mau menurunkan stunting kan harus konsisten, optimal di situ,” katanya.
“Kita panggil saja dia (Kadinkes) untuk RDP (rapat dengar pendapat) ndak mau hadir, sekarang Kabidnya bukan pengambil kebijakan kan pasti nanti konsultasi lagi apa yang kita bahas. Yang jelas Komisi A siap bantu terkait stunting ini,” tambahnya.
Yusuf menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam mengelola dana CSR yang dialokasikan, agar tidak berujung menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada OPD. Jika anggaran berlebih dan tidak terserap, dana tersebut sulit untuk dibagi kembali.
“Jangan sampai SiLPA. SiLPA juga gimana mau dibagi juga kan ndak bisa. Jadi begini, SiLPA itu ada SiLPA sehat dan SiLPA tidak sehat. Dalam hal ini harus ada perencanaan yang matang,” tegas Yusuf.
Melalui pemetaan yang jelas, ia berharap program PMT di Bontang dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Tentunya, dengan partisipasi aktif dari perusahaan melalui CSR serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan OPD terkait.
