Samarinda, Natmed.id – Selama ini sektor perikanan Kalimantan Timur masih didominasi penjualan bahan mentah, membuat nilai tambah ekonomi dinikmati daerah lain. Kondisi itu dinilai tidak lagi relevan di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Irhan Hukmaidy mengatakan kehadiran IKN mengubah posisi Kaltim yang tidak lagi sekadar sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi menjadi pusat baru aktivitas ekonomi nasional yang menuntut kemandirian pangan.
“Kaltim tidak bisa lagi hanya menjual bahan mentah. Dengan hadirnya IKN, kebutuhan pangan akan meningkat dan itu harus dijawab dengan sistem perikanan yang terencana dari hulu sampai hilir,” ujar Irhan saat ditemui baru-baru ini.
Ia menyebut, salah satu persoalan utama yang dihadapi sektor perikanan Kaltim adalah belum adanya sentra produksi yang jelas dan terpetakan. Akibatnya, investor kerap kesulitan menentukan lokasi investasi meski potensi komoditas perikanan cukup besar.
“Saya ingin setiap daerah punya keunggulan spesifik. Kalau satu kampung unggul lele, ya itu yang dikembangkan secara masif dan terstruktur. Investor perlu kepastian, bukan kebingungan harus ke mana,” tegas Irhan.
Konsep Kampung Budidaya Perikanan dirancang sebagai solusi atas persoalan tersebut. Setiap wilayah didorong memiliki komoditas unggulan yang dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari pembenihan, pembesaran, hingga pengolahan pascapanen.
“Banyak perusahaan datang mencari komoditas seperti patin, tapi bingung harus ke mana. Kampung budidaya ini hadir untuk menjawab itu, dari benih sampai hilirisasi,” katanya.
Secara teknis, kampung budidaya akan dilengkapi fasilitas pembenihan modern, unit pembesaran, rumah kemasan, hingga pengembangan ekowisata perikanan. Fokus utama diarahkan pada komoditas bernilai ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor seperti udang windu, kepiting, dan rumput laut.
Namun, Irhan mengakui pengembangan sektor perikanan juga menghadapi tantangan tata ruang, terutama setelah integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan perlindungan ekosistem.
“Hingga 2025, Kaltim menargetkan kawasan konservasi laut seluas 301.030 hektare. Ini bukan larangan total, tetapi pemanfaatan terbatas sebagai daerah pemijahan dan asuhan komoditas penting,” jelasnya.
Untuk memastikan transformasi berjalan berkelanjutan, DKP Kaltim juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia perikanan yang siap masuk ke sistem industri modern.
“Tanpa SDM yang kuat, hilirisasi hanya jadi jargon,” pungkas Irhan.
