Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Syarifatul Sya’diah menegaskan komitmennya dalam mengawal program-program kesejahteraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama program unggulan bantuan pendidikan gratis yang dikenal dengan nama Gratispol.
Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti rapat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu, 9 Juli 2025.
Rapat tersebut menjadi forum penting bagi Komisi III DPRD Kaltim untuk menggali lebih dalam kesiapan dan pelaksanaan teknis berbagai program prioritas, terutama yang bersentuhan langsung dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sejumlah OPD seperti Dinas Pendidikan, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial diundang secara khusus untuk memberikan pemaparan mendalam, menyusul rapat sebelumnya yang dinilai masih bersifat umum.
“Memang sebelumnya kita belum pernah mengundang Kesra dalam rapat Pansus RPJMD. Hari ini kita undang juga Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial agar pembahasan lebih teknis. Karena di rapat pertama kemarin baru dapat paparan umum dari Bappeda,” jelas Syarifatul.
Menurutnya, keterlibatan aktif para OPD dalam rapat kali ini memberi gambaran lebih jelas mengenai capaian dan kendala pelaksanaan sejumlah program strategis. Salah satu fokus pembahasan ialah pelaksanaan layanan BPJS untuk masyarakat serta program Gratispol yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan semua. Ada sedikit mis-mis informasi sebelumnya, tapi sekarang sudah jelas. Termasuk soal BPJS, inshaallah sudah berjalan. Jadi saat kita ditanya masyarakat, kita juga bisa menjawab dengan tenang karena regulasinya sudah ada dan semua sudah on the track istilahnya,” jelasnya.
Syarifatul menyambut baik transparansi yang ditunjukkan para OPD, sekaligus menilai bahwa penyelarasan informasi antarlembaga sangat krusial untuk menjamin pelaksanaan program tetap berada di jalur yang tepat.
Terutama dalam konteks Gratispol, ia menyebut program tersebut sebagai terobosan yang patut diapresiasi karena memberikan dampak langsung terhadap masa depan pendidikan generasi muda Kaltim.
“Tadi juga disampaikan bahwa Kaltim adalah provinsi pertama di Indonesia yang memberikan bantuan pendidikan untuk anak kuliah. Di daerah lain belum ada. Ini terobosan besar dan langkah konkret Pak Gubernur agar tidak ada anak-anak kita yang putus sekolah karena alasan biaya,” sebutnya.
Program Gratispol yang mencakup jenjang pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi, bahkan hingga jenjang S2 dan S3, dinilai sebagai langkah berani Pemerintah Provinsi untuk membangun fondasi sumber daya manusia yang tangguh.
Bagi Syarifatul, komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berbasis pada peningkatan kualitas manusia.
“Kami di DPRD tentu sangat mendukung. Ini adalah investasi masa depan, agar anak-anak Kaltim bisa bersaing, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga global,” tuturnya.
Selain memberikan dukungan, Syarifatul menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menyebut Komisi III akan memastikan distribusi manfaat program, terutama di bidang pendidikan, dapat menjangkau masyarakat secara adil dan tepat sasaran.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima data terkait penerima manfaat dan telah menyimak paparan dari OPD yang bersangkutan. Ke depannya, menurut dia, yang menjadi fokus adalah penguatan pengawasan serta evaluasi langsung di lapangan.
