Reporter : Fikry Ramadhan – Editor : Redaksi
Samarinda, Natmed.id – Hari buruh dunia 1 Mei 2020, menjadi momen yang sangat sulit bagi buruh Indonesia, khususnya Samarinda. Lebih dari 1.000 buruh dirumahkan, bahkan di-PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat wabah virus corona (Covid-19).
“Hingga saat ini, belum ada bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Sulaiman Hattase, Koordinator Wilayah (Korwil) KBSI Kaltim Jumat (1/5/2020).
Lanjutnya, situasi saat ini banyak buruh tidak dipekerjakan, bahkan di-PHK tanpa peduli, mereka ada tanggungan diri dan keluarga.
“Kami berharap teman-teman buruh tetap bersabar dan berdoa dengan keadaan saat ini. Kami akan berusaha membantu dan memperjuangkan nasib buruh di tengah pandemi ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Kahutindo Kaltim Sukarjo, mengatakan terkait kontroversi klaster ketenagakerjaan dalam RUU (rancangan undan-undang) omnibus law, Kami turut menyampaikan aspirasi agar jangan memaksakan kehendak.
“Kami minta pada pemerintah, agar mencabut klaster ketenagakerjaan dalam RUU omnibus law,” tandas Sukarjo, mewakili Kahutindo.
Salah satu RUU kontroversial bagi buruh yakni tentang perubahan aturan terkait upah minimum yang ditentukan berdasarkan upah minimum provinsi (UMP). Saat ini pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut masih ditunda, karena DPR dan Pemerintah akan mendalami substansi pasal-pasal terkait persoalan ketenagakerjaan.
