Samarinda, Natmed.id – Founder Sukri Institute Mohammad Sukri memberi catatan kritis terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mengalami perubahan durasi pelaksanaan dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu.
Sukri menekankan pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat dari pemerintah daerah agar program ini tidak menjadi celah penyimpangan.
Sukri mempertanyakan kejelasan sisa anggaran akibat pemangkasan durasi hari tersebut. Menurutnya, setiap sekolah atau penyedia jasa sebelumnya telah mengajukan proposal berdasarkan hitungan enam hari kerja.
“Ini yang harus diperjelas, anggarannya. Yang satu hari ini ke mana? Kan mereka mengajukan proposal anggaran sekian untuk enam hari dengan porsi sekian ribu siswa. Nah, satu harinya ke mana? Ini harus jelas,” tanyanya saat ditemui pada Minggu, 5 April 2026.
Ia menambahkan bahwa jika dikalikan dengan jumlah siswa secara nasional, nilai anggaran satu hari tersebut sangatlah fantastis.
“Kalau hitungan seluruh Indonesia saja, satu hari rata-rata MBG itu Rp10.000 sampai Rp14.000 per porsi. Coba kalikan ribuan, jutaan anak Indonesia. Di Kaltim saja berapa ratus ribu siswa SD dan SMP. Uangnya ke mana? Apakah masuk ke pemerintah daerah atau hilang begitu saja?” tanya Sukri lagi.
Selain masalah anggaran, Sukri juga menyoroti kebijakan yang mewajibkan siswa atau orang tua mengambil makanan ke sekolah saat hari libur (Sabtu) dengan alasan efisiensi energi. Menurutnya, pola ini justru membebani masyarakat secara sosial dan ekonomi.
“Mereka bilang efisiensi energi, tapi anak-anak disuruh ambil lagi ke sekolah saat libur. Sama saja bebannya. Orang tua harus antar anak ke sekolah hanya untuk ambil makanan. Secara konteks sosial, pemerintah tidak melihat ini. Pola seperti ini tidak efektif,” ungkapnya.
Sukri meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Ia tidak ingin program yang bertujuan mulia untuk menciptakan generasi sehat ini justru bermasalah di kemudian hari karena kurangnya kontrol di lapangan.
“Secara aspek hukum, ini harus jelas. Jangan sampai nanti menjadi temuan (kasus hukum). Saya meminta kepada pemerintah daerah, pengawasannya harus ketat. Jangan sampai masyarakat dikorbankan,” tambahnya lagi
Ia juga mengingatkan agar standar gizi dan kualitas makanan tetap terjaga, berkaca pada beberapa insiden ketidaklayakan makanan yang sempat viral di media sosial.
“Banyak temuan di masyarakat yang tidak standar. Ada yang sudah difoto, sudah diputus kontraknya. Harapan saya, program ini bisa sejalan dengan keinginan pemerintah pusat untuk anak-anak cerdas, tapi jangan sampai sistem di bawahnya merusak tujuan awal tersebut,” pungkasnya.
