Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Subandi menyebutkan bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) di tempat pembuangan akhir (TPA) Sambutan merupakan langkah strategis yang menjawab kebutuhan mendesak pengelolaan sampah di Kota Samarinda.
Ia menilai, proyek tersebut tidak hanya penting untuk mengatasi persoalan limbah domestik yang terus menumpuk, namun juga menjadi inovasi yang berdaya guna dalam menjawab tantangan energi terbarukan di perkotaan.
Karena itu, keberadaan PLTSA dipandang sebagai bentuk modernisasi sistem pengelolaan lingkungan yang harus segera diwujudkan.
“Sampah yang terus menumpuk tidak bisa lagi ditangani dengan pola lama. PLTSA adalah solusi strategis, karena tidak hanya mengurangi sampah secara signifikan, tetapi juga mengubahnya menjadi energi yang bermanfaat bagi Samarinda,” ujar Subandi, Senin, 21 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan dan operasional PLTSA tidak bisa hanya disandarkan pada kesiapan infrastruktur dan teknologi. Dalam pandangannya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama.
Perubahan pola pikir dan kebiasaan warga terhadap sampah harus digerakkan bersamaan dengan pembangunan proyek.
“Teknologi canggih sekalipun akan sia-sia kalau masyarakat tidak mendukung. Edukasi harus jalan, dan kita semua harus berperan. Mulai dari rumah, pisahkan sampah organik dan non-organik. Kebiasaan kecil ini bisa memberi dampak besar,” jelasnya.
Pemerintah Kota Samarinda, bersama dengan mitra pelaksana, menargetkan bahwa PLTSA di TPA Sambutan dapat mulai beroperasi pada akhir 2025.
Jika terealisasi sesuai rencana, fasilitas ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan cita-cita Samarinda sebagai kota percontohan nasional dalam pengelolaan sampah modern pada tahun 2026.
Lebih jauh, Subandi memaparkan bahwa pembangunan PLTSA memiliki potensi berlipat: selain mengurai persoalan lingkungan, proyek ini juga diyakini akan menyumbang pembukaan lapangan kerja baru.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat menekan beban pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang selama ini cukup besar dialokasikan untuk biaya pengangkutan dan penanganan sampah.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah dalam menjalin kerjasama lintas negara dengan pihak investor.
Ia menyebut keterlibatan mitra asing, seperti dari Malaysia dan Korea Selatan, sebagai peluang strategis yang patut dioptimalkan.
“Kalau ada investor yang siap membangun, tentu itu sangat baik. APBD bisa difokuskan untuk pembenahan sektor lain,” ungkapnya.
Subandi berharap, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, dan mitra investasi dapat menjadi kekuatan kolektif yang mendorong terwujudnya transformasi besar dalam pengelolaan sampah di Samarinda.
Bagi dia, keberadaan PLTSA tak hanya akan mengubah wajah kota, tetapi juga akan menandai era baru dalam kebijakan pembangunan yang berpihak pada efisiensi dan keberlanjutan.
