Samarinda, Natmed.id – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur (Kaltim) Gamalis menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung masih relevan untuk menjaga kualitas demokrasi di daerah, di tengah menguatnya wacana pilkada melalui DPRD yang kembali dibahas di tingkat nasional.
Menurut Gamalis, meski wacana pilkada lewat DPRD muncul dengan berbagai argumentasi, terutama soal efisiensi anggaran dan stabilitas politik, keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih pemimpinnya tetap menjadi prinsip penting demokrasi yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau berpendapat secara pribadi, saya kira masyarakat harus tetap dilibatkan. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton. Berikan mereka pilihan-pilihan, biar rakyat sendiri yang menentukan mana yang terbaik,” ujar Gamalis, Rabu 4 Februari 2026.
Sikap tersebut merupakan pandangan pribadi dan daerah, karena hingga saat ini belum ada arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP terkait dukungan atau penolakan terhadap skema pilkada melalui DPRD. Hal tersebut sepenuhnya masih menjadi kewenangan dan pembahasan di tingkat pusat.
“Ini urusan pusat. Sampai hari ini belum ada instruksi atau keputusan resmi dari DPP. Mungkin nanti akan dibahas di forum nasional seperti Mukernas,” jelasnya.
Gamalis berpandangan, pilkada langsung memiliki nilai strategis dalam membangun suasana demokratis yang sehat di daerah. Melalui mekanisme pemilihan langsung, masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kedekatan, dan keberpihakan calon kepala daerah terhadap rakyat.
“Dengan pemilihan langsung, suasana demokrasi itu tumbuh. Masyarakat bisa menilai sendiri siapa yang dekat, siapa yang sering turun, siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat,” katanya.
Terkait perdebatan soal biaya politik yang kerap dijadikan alasan utama wacana pilkada melalui DPRD, Gamalis menilai sistem bukanlah faktor utama yang menentukan kualitas hasil politik. Menurutnya, persoalan elektoral partai lebih ditentukan oleh kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat, bukan semata oleh mekanisme pemilihan.
“Sistem itu sistem. Buktinya, apa pun sistemnya, yang dicari masyarakat tetap sama, siapa yang dekat dan hadir. Kalau partai atau kandidat tidak mampu menjawab itu, sistem apa pun tidak akan banyak membantu,” ujarnya.
PPP Kaltim saat ini lebih fokus pada konsolidasi internal dan penguatan basis elektoral, terutama menghadapi perubahan komposisi pemilih yang kini didominasi generasi muda.
Adaptasi terhadap dinamika sosial dan teknologi menjadi pekerjaan rumah utama partai, terlepas dari sistem pilkada yang nantinya dipilih secara nasional.
“Kami realistis saja, yang paling penting sekarang bagaimana partai hadir, beradaptasi, dan relevan dengan masyarakat. Soal pilkada langsung atau tidak langsung, kami tunggu keputusan pusat,” pungkas Gamalis.
