Samarinda,Natmed.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mengatakan bahwa serapan anggaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) belum terserap maksimal.
Menurut Sapto, serapan anggaran di Disperindagkop UKM rendah lantaran masih di bawah 60 persen. Penyerapan tersebut juga termasuk pada sektor lain, seperti pangan dan industri. Padahal, sisa waktu pada tahun ini tidak lebih dari dua bulan lagi.
Oleh karena itu, ia meminta Disperindagkop UKM dapat memberi pemaparan lengkap terkait penyerapan anggaran yang belum maksimal tersebut.
“Saat rapat dengan Disperindagkop UKM, kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap. Sebab, 60 persen itu masih sangat rendah terlebih ini sudah bulan sebelas,” ungkapnya di Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (3/11/2023).
Politikus Partai Golkar ini menegaskan keberadaan UMKM yang terdata pada Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) harus sesuai dan telah dipastikan keberadaan fisiknya. Dengan demikian, tidak terjadi UMKM fiktif yang berpotensi menyalahgunakan anggaran.
“Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos. Harus dilihat keberadaan fisik usahanya. Hal itu yang harus diverifikasi,” jelasnya.
Sapto mengaku bahwa Disperindagkop UKM Kaltim hingga saat ini belum menyampaikan secara utuh rencana kerja yang akan dilakukan untuk tahun 2024.
Maka, ia menyarankan OPT tersebut dapat memaksimalkan program yang telah dibuat. Tujuannya, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan meningkatkan kapasitas UMKM seperti pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran.
