Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan transformasi sektor pendidikan melalui program sekolah dan kuliah gratis bukan sekadar wacana, melainkan komitmen yang akan terus dikawal keberlanjutannya.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji usai menghadiri agenda diskusi terbuka yang diadakan oleh BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman (Unmul) bersama mahasiswa dan jajaran akademisi.
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi Wagub Seno Aji untuk mendengar langsung aspirasi sekaligus meluruskan berbagai distorsi informasi yang berkembang di kalangan mahasiswa terkait teknis pelaksanaan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
Suasana diskusi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa dari BEM KM Unmul merangsek masuk dan melayangkan kartu merah sebagai simbol protes di tengah acara.
Menanggapi aksi tersebut, Seno Aji justru memberikan apresiasi terhadap daya kritis mahasiswa sebagai kontrol sosial bagi pemerintah.
“Tadi itu kan sebenarnya undangannya resmi di BEM Fisip, kemudian ada teman-teman dari BEM KM yang masuk memberikan kartu merah. Saya pribadi tidak tahu kartu merah itu ditujukan untuk siapa secara spesifik atau berapa jumlahnya,”terangnya.
“Tapi bagi saya itu tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari dinamika aspirasi mahasiswa yang harus kita hargai,”sambung Seno Aji saat diwawancara pasca kegiatan pada Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menambahkan pemerintah tidak boleh antikritik, terutama jika hal tersebut datang dari kalangan akademisi.
“Mahasiswa adalah sumber daya manusia kita ke depan. Mereka yang akan menggantikan posisi kita nanti untuk membangun daerah ini, jadi semuanya harus kita rangkul, kita dengarkan, dan beri pemahaman yang tepat,” urainya.
Salah satu poin krusial yang ditemukan dalam diskusi tersebut adanya kesenjangan informasi mengenai syarat dan prosedur program pendidikan gratis. Untuk mengatasi hal ini, Seno Aji menginstruksikan pembentukan kanal komunikasi khusus.
“Kami menyadari ada beberapa mahasiswa yang tidak mendapatkan informasi yang valid tentang keadaan dan syarat dari program pendidikan gratis ini. Seringkali informasi yang sampai ke mereka sudah terpotong atau simpang siur,” jelas Seno.
Sebagai solusi konkret, Pemprov Kaltim akan segera meluncurkan layanan pusat bantuan.
“Oleh karena itu, kami akan buatkan satu call center khusus. Tujuannya supaya nantinya hanya ada satu nomor resmi yang bisa dihubungi mereka. Di sana akan ada beberapa operator yang siap menjawab pertanyaan mahasiswa secara teknis dan akurat,” tegasnya.
Tidak hanya menunggu di balik meja, Seno Aji memastikan tim dari Pemerintah Provinsi Kaltim, akan turun langsung ke lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa di Kalimantan Timur, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, memahami hak-hak pendidikan mereka.
“Sosialisasi ke 52 kampus di seluruh Kaltim akan kita mulai lagi dalam waktu dekat. Kami tidak ingin ada mahasiswa yang tertinggal informasi,”ujar Seno Aji.
“Kita akan bekerja sama dengan para rektor yang ada, dan nanti tim dari TGUPP (Tim Gubernur Untuk Pengawalan Pembangunan) akan berjalan berkeliling ke kampus-kampus,”tambahnya.
Seno Aji menekankan fokus utama pemerintah adalah meringankan beban ekonomi keluarga di Kaltim.
“Kita ingin dari hati yang paling dalam, masa depan anak-anak kita bisa terjamin. Jangan sampai ada yang putus kuliah karena biaya. Negara harus hadir, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memastikan kuliah mereka bisa terbayarkan,” tuturnya.
Di luar isu pendidikan, Seno Aji juga menyempatkan diri memberikan klarifikasi terkait isu miring yang menyebutkan dirinya sengaja menahan draf penunjukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
Ia membantah keras adanya motif politis di balik keterlambatan dokumen tersebut.
“Saya perlu luruskan, tidak ada itu draf yang sengaja ditahan. Yang terjadi sebenarnya adalah setelah saya periksa, ada kekeliruan atau kesalahan dalam draf tersebut,”terangnya.
“Saya langsung meminta bidang BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk segera memperbaiki isinya agar tidak cacat administrasi. Jadi ini murni masalah teknis perbaikan draf saja, bukan yang lain,”sambung Seno Aji.
