Samarinda,Natmed.id – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan pihaknya terus mengkritisi proses seleksi Badan Pengawas dan Direksi BUMD Kaltim.
“Saat ini sudah masuk tahapan pelaporan hasil ke Gubernur Kaltim Isran Noor,”kata Nidya Listiyono di Kantor Golkar Kaltim Jalan Mulawarman, Kamis (29/4/2021).
Kata dia, saat melakukan pertemuan bersama tim pansel beberapa waktu lalu, pihaknya belum menemukan rekam jejak peserta. Hal tersebut upaya memberikan informasi secara terbuka bagi masyarakat.
“Misalnya, pernah tersangkut kasus korupsi dan lainnya. Walaupun secara prerogatif, gubernur punya kewenangan full untuk menentukan direksinya,” jelasnya.
Sehingga Komisi II terus menyuarakan supaya dilibatkan dalam tahapan seleksi direksi perusda.
“Walau secara aturan, kita tidak bisa dilibatkan secara langsung. Tapi setidaknya, saat diseleksi dan mau diumumkan itu kita dikasih tahu,” terangnya.
Namun, hal itu dilakukan agar ada hearing setelah dan sesudah pemilihan. Salah satu contohnya yakni adanya program dan strategi bisnisnya.
“Namun kalau tidak bisa, apa boleh buat. Kita hanya bisa menunggu, setelah ditetapkan baru kita adakan hearing dan minta teknisnya seperti apa. Sebelum dia menjabat harus punya strategi bisnis,” tegasnya.
Ia menambahkan enam bulan ke depan, harus ada evaluasi dan review setelah mereka yang terpilih menjabat. Jika selama enam bulan minusnya masih bisa ditoleransi, akan diberi kesempatan lebih dulu untuk memperbaiki.
“Namun, apabila minus bertambah dan tidak dapat profit apa-apa, mohon maaf, saya pikir pemerintah harus segera mereview. Bikin saja komitmen, satu tahun tidak ada progres maka harus mundur,” pungkasnya.
