Samarinda, Natmed.id – Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur terus berproses dengan dukungan pemerintah daerah dan pusat. Dari enam usulan lokasi yang diajukan, baru Kota Samarinda yang dinyatakan siap menjadi lokasi permanen karena lahan sudah matang dan bisa segera dibangun di kawasan Palaran.
Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak menjelaskan proses perekrutan siswa masih berjalan meski tahap awal MPLS sudah dimulai.
“Kita diberi batas waktu sampai 30 September untuk memulai tahap 1 C, tapi tidak menutup kemungkinan perekrutan tetap berlanjut hingga kapasitas terpenuhi,” ujarnya usai menghadiri MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi di SMAN 16 Samarinda pada Selasa 30 September 2025.
Menurut Andi, fasilitas pendukung seperti ruang kelas dan asrama masih menjadi perhatian. Ia mencontohkan potensi pemanfaatan gedung eks Dispora yang bisa digunakan sementara.
“Kami coba maksimalkan yang ada, bahkan jika memungkinkan ke depan Sekolah Rakyat bisa dipermanenkan di sini,” katanya.
Selain Samarinda, ada juga usulan lahan lain termasuk di Muara Jawa yang ditawarkan masyarakat melalui hibah. Namun, sebagian besar lokasi lain masih terkendala kontur lahan dan biaya pematangan.
“Kalau dibandingkan, Samarinda sudah paling siap. Lahan sudah matang dan siap bangun. Harapannya awal tahun depan pembangunan bisa segera dimulai,” tutur Andi.
Ia menekankan bahwa pembangunan fisik sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah hanya menyiapkan lahan atau bangunan pendukung.
“Kami sudah buat pernyataan siap menghibahkan lahan maupun bangunan agar pelaksanaan bisa jalan,” jelasnya.
Saat ini, jumlah siswa yang sudah terdaftar sebanyak 46 orang, terdiri dari 25 siswa SMA dan 21 siswa SD. Jumlah untuk SD masih kurang satu kelas, tetapi kegiatan pembelajaran sudah bisa berjalan.
“Kami terus minta pendamping PKH, TKS, PSM, dan Tagana lebih intensif mencari serta menginformasikan ke calon keluarga siswa,” kata Andi.
Ia menambahkan, sasaran utama adalah anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2. Namun jika di lapangan ditemukan keluarga kurang mampu di luar kategori tersebut, bisa diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk masuk ke Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional.
“Harapannya anak-anak ini betul-betul bisa menuntaskan pendidikan. Jangan sampai kesempatan ini justru diisi oleh mereka yang mampu. Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu agar mendapat akses pendidikan yang layak,” pungkas Andi.
