Kukar, Natmed.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) Sri Wahyuni membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur Tahun 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kamis, 15 Mei 2025.
Rakorda ini mengusung tema “Konektivitas Infrastruktur Jaringan dalam Mewujudkan Generasi Emas Kaltim 2025-2030”. Tema yang diambil merefleksikan komitmen daerah untuk menyongsong masa depan Kaltim dengan infrastruktur digital yang merata dan mumpuni.
Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Sri Wahyuni sebagai simbol dimulainya forum strategis yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan bidang komunikasi dan informasi di wilayah Kaltim.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Kaltim menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyukseskan program unggulan Gubernur Kaltim, khususnya program internet gratis masuk desa.
Program itu diharapkan dapat menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat pedesaan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses jaringan komunikasi.
“Saya harap hadirnya internet gratis dari pemprov ini bisa menjadi pemicu stakeholder lainnya, misalnya CSR perusahaan untuk menyediakan internet di ruang publik di desa. Maka desa hendaknya menciptakan ruang publik di desa, misalnya ada taman untuk orang berkumpul dan berkegiatan,” ujarnya di hadapan para peserta rakorda.
Sri menekankan bahwa pendampingan dan koneksi program sangat diperlukan agar jaringan internet yang tersedia tidak hanya menjadi sarana hiburan. Namun, benar-benar dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Ia mencontohkan, ruang-ruang publik di desa dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat jika terintegrasi dengan fasilitas internet.
Oleh karena itu, rakorda kali ini dinilai penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan internet desa, sekaligus merumuskan solusi konkret dan aplikatif.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menyoroti bahwa konektivitas yang kuat akan menjadi fondasi utama pembangunan sektor-sektor strategis. Hal ini seperti pendidikan, ekonomi kreatif, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis digital hingga sistem pelayanan publik yang dituntut untuk semakin cepat, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, di era digital saat ini, jaringan informasi bukan lagi sekadar infrastruktur pendukung, tetapi telah menjadi tulang punggung bagi keberlangsungan berbagai aspek pembangunan daerah.
“Konektivitas jaringan informasi saat ini menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor pembangunan,“ ujarnya.
“Di era digital ini, keterjangkauan dan keandalan internet bukan hanya soal teknis, namun sudah menjadi aspek mendasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan, layanan publik, literasi masyarakat, hingga peningkatan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah perdesaan,” lanjut Sri.
Dalam konteks Kaltim yang memiliki banyak wilayah terpencil, upaya mendorong pemerataan infrastruktur digital tentu bukan perkara mudah. Sri Wahyuni mengakui bahwa hingga kini masih banyak desa yang masuk kategori lemah sinyal, dengan keterbatasan perangkat yang menyulitkan akses jaringan stabil.
Sri Wahyuni juga mengapresiasi inisiatif sejumlah daerah di Kaltim yang telah mulai memfasilitasi layanan digital di tingkat desa, serta membuka ruang-ruang belajar masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan arah pembangunan Kaltim sebagai salah satu provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut kesiapan teknologi dan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Rakorda ini juga diharapkan menjadi forum untuk menyamakan persepsi antar Dinas Kominfo se-Kaltim mengenai arah kebijakan, standar pelayanan digital, serta strategi implementasi teknologi informasi dan persandian yang selaras dengan visi besar Kaltim 2030.
Sebagai penutup, Sri Wahyuni menegaskan bahwa transformasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.
Oleh karena itu, lanjutnya, setiap program konektivitas harus berorientasi pada pemanfaatan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (Adv)
