Samarinda, Natmed.id- Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry meminta atensi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk hadir lengkap dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agenda-agenda krusial seperti pada rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD Kaltim.
Sebagaimana ditekankan Sarkowi pada Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kaltim dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim, Rabu (14/9/2022).
“Harusnya semua yang mendapat anggaran besar turut hadir dalam rapat bersama ini, Gubernur Kaltim, OPD-OPD seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Dinas PUPR Kaltim, wajib hukumnya hadir,” sindir Sarkowi.
Kata Sarkowi, Pj Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi bisa menghadirkan para pengguna anggaran besar untuk hadir dalam agenda-agenda yang sifatnya paripurna APBD.
“Ini soal kehadiran, poin selanjutnya saya menyorot tentang realisasi anggaran. Kita prihatin dan saya tidak tahu kacamata berpikirnya pemerintah. Apakah prihatin juga atau justru bangga ketika sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tinggi. Ini berkaitan kinerja pemerintah, berbicara ini juga berbicara kinerja DPRD. Jangan sampai publik mempertanyakan DPRD tak menjalankan fungsi pengawasannya,” keluh Sarkowi lagi.
Menurutnya harus benar-benar menjadi atensi pemerintah provinsi, karena dari banyak pengalaman. Ada agenda yang sedang berjalan ini tertunda karena belum ada dana. Harusnya September ini pihak DPRD Kaltim melakukan Sosialisasi Perda (Sosper), tapi tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggaran.
“Ini kita sayangkan, ini sejarah buruk. Ada agenda, tapi tak bisa dilaksanakan karena tak ada anggaran. Pada kesempatan ini saya menekankan, memandang DPRD jangan samakan dengan memandang OPD yang lain. Jangan samakan Sekretariat DPRD dengan dinas-dinas biasa. Jadi apple to apple-nya itu gubernur dengan DPRD. Tolong jadikan ini catatan,” tandas Sarkowi.
Senator dari Partai Golkar ini juga mengamati banyak ketidaksinkronan OPD dalam melaksanakan program. Contohnya ada asistensi dan sudah clear, program itu harusnya sudah bisa dilaksanakan, namun masih ada kepala OPD yang mengatakan tidak akan melaksanakan. Ini membuat prihatin dirinya, karena keputusan asistensi bisa dilaksanakan tapi masih memerlukan ‘fatwa’ Inspektorat Wilayah (Itwil).
“Ini ada apa sebenarnya, seperti tidak percaya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Jangan sampai terjadi lagi seperti ini, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menunggu lagi. Sangat berbeda dengan semangat percepatan pembangunan yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi,” sesalnya.
Persoalan lainnya adalah penanganan banjir. Menurut dia, penanganan masalah ini harus disegerakan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait persoalan banjir ini. Apalagi banjir sudah melanda hampir semua kabupaten/kota di Kaltim.
