Samarinda, Natmed id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi menyoroti minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah Kota Samarinda.
Menurutnya, permasalahan tersebut telah lama menjadi keluhan warga. Ia menyebut kondisi ini berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya di kawasan permukiman dan akses jalan sempit.
“Jalan gelap ini banyak dikeluhkan warga, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Ini menyangkut keamanan mereka di malam hari,” ujar Subandi kepada awak media usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 19 Mei 2025
Ia menilai bahwa keberadaan lampu jalan bukan sekadar pelengkap, tetapi kebutuhan penting yang harus dipenuhi pemerintah. Tidak adanya PJU pada titik-titik tertentu dinilai rawan memicu kecelakaan hingga tindak kriminal.
“Di beberapa lokasi, kalau malam hari sangat gelap. Ini berbahaya, apalagi di jalan-jalan provinsi yang padat dan sering dilewati warga,” tambahnya.
Meski pengadaan dan pemeliharaan PJU bukan ranah langsung PUPR, Subandi mengatakan bahwa DPRD tetap dapat mengintervensi lewat pokok-pokok pikiran (pokir). Ia menyatakan telah mengusulkan penambahan PJU di beberapa titik rawan lewat mekanisme aspirasi tersebut.
“Saya sudah sampaikan lewat pokir, khususnya untuk kawasan Samarinda yang penerangannya sangat minim. Kita prioritaskan titik yang benar-benar butuh,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Perhubungan, agar segera memetakan kebutuhan PJU agar perencanaannya bisa disinkronkan dalam dokumen anggaran tahunan.
“Harus ada data lengkap titik mana saja yang belum punya lampu jalan. Supaya pembahasan anggaran lebih terarah dan tidak sekadar menebak-nebak kebutuhan,” ucapnya.
Subandi mengapresiasi anggota dewan lain yang juga mendorong persoalan ini di dapil masing-masing. Menurutnya, penanganan masalah PJU membutuhkan kerja kolektif agar tidak bergantung pada satu-dua pihak saja.
“Saya lihat banyak teman-teman juga angkat isu ini. Karena memang hampir semua daerah mengeluh hal yang sama,” katanya.
Meski begitu, ia menyadari realisasi pemasangan PJU tidak bisa langsung dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, penentuan skala prioritas perlu dijadikan pendekatan utama.
“Kita juga harus realistis, tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Tapi, minimal titik-titik kritis bisa ditangani dulu,” tuturnya.
