Samarinda, Natmed.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim masih tertinggal, terutama jika melihat dominasi pekerja dari luar daerah di berbagai sektor.
Hal ini ia sampaikan dalam Diskusi Publik “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol, Pendidikan Supaya Baik Jalannya” yang dirangkai dengan HUT ke-4 Arus Bawah di Temindung Creative Hub, Samarinda, Kamis 20 November 2025.
Darlis menyebut pertumbuhan penduduk Kaltim yang didorong oleh arus migrasi menjadi indikator pertama rendahnya daya saing SDM lokal. Menurutnya, banyak pendatang merasa lebih yakin dapat memenangkan persaingan kerja dan usaha di Kaltim dibandingkan putra daerah.
“Orang yang datang ke Kaltim itu yakin bisa bersaing. Artinya, mereka punya kepercayaan diri mengalahkan kemampuan putra-putri Kaltim. Ini menunjukkan kualitas SDM kita memang tertinggal,” ujar Darlis.
Ia menambahkan, sektor sumber daya alam (SDA) yang menjadi tulang punggung perekonomian Kaltim justru banyak dikelola tenaga dari luar daerah. Kondisi serupa terjadi di dunia industri, termasuk di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di mana tenaga kerja lokal hanya menempati posisi minor.
“Bahkan di proyek besar seperti IKN, pekerjanya didominasi tenaga dari luar. Kita di sini paling jadi satpam. Ini bukan soal minder, tapi menunjukkan fakta bahwa SDM kita harus diperkuat,” tegasnya.
Darlis kemudian menjelaskan bahwa pendidikan memiliki tiga fungsi dasar: fungsi ekonomi, fungsi sosial-budaya, dan fungsi nilai balik (return of investment). Negara maju seperti Jepang, Korea, dan Singapura, menurutnya, bertumpu pada kekuatan SDM, bukan hanya kekayaan alam.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah harus memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sebagai beban anggaran. Ia mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang telah meluncurkan program Gratispol sebagai keberpihakan terhadap peningkatan kualitas manusia.
“Betul, Gratispol membebani APBD. Tapi pendidikan itu investasi. Apa yang kita biayai hari ini, kembali jauh lebih besar di masa depan,” katanya.
Komisi IV, tegas Darlis, berkomitmen mengawal agar program pendidikan berjalan optimal. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya bergantung pada pembiayaan.
Ia menyebut ada lima faktor utama yang harus dibenahi yakni pembiayaan, kurikulum, sarana-prasarana, kualitas dan kesejahteraan guru, serta akses pendidikan terutama untuk wilayah tertinggal.
“Banyak sekolah kita butuh peningkatan sarana. Di beberapa daerah malah harus dibawakan sekolah karena aksesnya sulit. Guru pun harus ditingkatkan kompetensi dan kesejahteraannya,” ujarnya.
Darlis meminta Pemprov Kaltim memperkuat seluruh faktor tersebut agar program pendidikan, termasuk Gratispol, tidak hanya berjalan, tetapi memberi dampak nyata pada peningkatan kualitas SDM Kaltim.
“Kami ingin pendidikan Kaltim berjalan maksimal, tapi jangan ada faktor lain yang dikorbankan. Kurikulum, sarana, kompetensi guru semua harus diperhatikan,” tutupnya.
