Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Sarkowi V Zahry menilai bahwa paradigma pembangunan di Kaltim perlu segera bertransformasi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menuju penguatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, kekayaan alam yang selama ini menjadi andalan pembangunan daerah bersifat terbatas dan tidak terbarukan, sehingga tidak dapat terus-menerus dijadikan tumpuan utama.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, Sarkowi menyampaikan pentingnya pembangunan manusia sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian serius adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menurutnya hanya dapat ditingkatkan jika sektor pendidikan mendapat porsi perhatian yang memadai dari pemerintah daerah.
“Transformasi ke SDM ini sangat penting, sebab IPM Kaltim harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Salah satu parameternya jelas pendidikan,” tegas Sarkowi, Selasa, 2 Juli 2025.
Dalam konteks ini, ia turut menyoroti program bantuan pendidikan tinggi yang dikenal dengan sebutan Gratispol. Program tersebut merupakan inisiatif Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yang bertujuan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi generasi muda Kalimantan Timur agar bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.
Menurut Sarkowi, implementasi program ini tidak sepenuhnya mudah lantaran ranah pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang tetap mencari jalan agar bantuan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat tanpa melanggar aturan perundang-undangan.
“Universitas itu kewenangan pusat, tapi yang kuliah ini rakyat Kaltim juga. Makanya dicari celah supaya tidak melanggar aturan,” jelasnya.
Sarkowi juga menanggapi munculnya pertanyaan publik terkait mekanisme seleksi penerima bantuan. Ia mengatakan bahwa batasan penerima bantuan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
APBD Kaltim yang tahun ini mengalami penurunan signifikan dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam mengalokasikan anggaran secara merata ke berbagai sektor.
“Jalan kabupaten harus mulus, bantuan sosial tetap berjalan, lingkungan juga harus dirawat. Semuanya perlu biaya,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memberi ruang bagi pelaksanaan program ini agar bisa berjalan terlebih dahulu. Pengawasan tetap diperlukan, namun Sarkowi menekankan pentingnya memberikan waktu bagi pemerintah untuk membuktikan efektivitas program ini.
“Jangan sampai belum jalan sudah gaduh. Bagus juga kalau ada perhatian, tapi mari beri kesempatan sambil tetap kita awasi,” imbuhnya.
Meski mendukung substansi program, Sarkowi tak segan melontarkan kritik terhadap cara pemerintah dalam mengelola komunikasi publik. Ia menilai masih banyak informasi yang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Saya sudah bilang di RDP, informasi harus dibuka seluas-luasnya. Gencarkan sosialisasi, baik langsung atau lewat kanal digital. Ini hak publik,” tuturnya.
Melalui pernyataan-pernyataan tersebut, Sarkowi menegaskan bahwa penguatan SDM adalah fondasi utama untuk masa depan Kalimantan Timur, dan pendidikan menjadi jalur strategis yang tak bisa ditawar.
