Probolinggo, Natmed.id – Gelombang protes muncul dari kalangan pesantren di Kota Probolinggo, Senin 20 Oktober 2025. Ratusan santri yang tergabung dalam Aliansi Santri dan Pondok Pesantren se-Kota Probolinggo menggelar aksi di depan kantor DPRD, menuntut pertanggungjawaban Trans7 atas tayangan program “Xpose Uncensored” yang dinilai melecehkan simbol keagamaan dan dunia pesantren.
Massa aksi dipimpin Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda. Mereka memulai long march dari Museum Kota Probolinggo sekitar pukul 11.00 WIB, lalu tiba di halaman gedung dewan sekitar pukul 12.28 WIB. Sepanjang jalan, peserta aksi membawa poster bertuliskan “Boikot Trans7”, “Kami Cinta Pesantren”, hingga “Derek Kyai Sampai Mati”.
Aksi damai itu tidak sekadar ekspresi emosional, tetapi juga menyuarakan tuntutan konkret. Ketua PCNU Kota Probolinggo, KH Arbain Hasan membacakan enam poin desakan, di antaranya meminta Transmedia melakukan audit internal terhadap karyawan yang diduga membawa ideologi ekstrem seperti salafi atau wahabi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga netralitas dan keharmonisan dunia penyiaran nasional.
Selain kepada Trans7, santri juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperketat pengawasan terhadap tayangan yang berpotensi memicu polarisasi sosial. Mereka menilai, KPI harus berani menjatuhkan sanksi tegas berupa teguran keras atau penghentian sementara terhadap program yang melanggar norma publik dan etika jurnalistik.
Tuntutan lain disampaikan kepada DPRD Kota Probolinggo agar menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI. Tujuannya agar sistem pengawasan penyiaran nasional dapat dievaluasi dan diperbaiki, sehingga kasus serupa tak terulang. Massa juga mendesak Trans7 untuk membuka identitas narator dan tim produksi “Xpose Uncensored” serta meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan kalangan pesantren.
KH Arbain Hasan menegaskan, aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap media, melainkan upaya menjaga marwah pesantren sebagai lembaga pendidikan moral bangsa. “Kritik kami jelas, ini soal kehormatan kiai dan pesantren yang harus dijaga bersama,” ujarnya di tengah orasi.
Aksi tersebut berjalan tertib dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, Ketua MUI Kota Probolinggo Prof Dr KH Muhammad Sulthon dan tokoh-tokoh ormas Islam lainnya.
Protes dari kalangan santri di Probolinggo ini menambah daftar panjang kritik terhadap dunia penyiaran nasional. Kasus ini menjadi refleksi penting tentang perlunya keseimbangan antara kebebasan media dan tanggung jawab etika dalam menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
