Samarinda, Natmed.id – Ketidakselarasan data pencapaian penurunan stunting antara DPRD dan Pemkot Samarinda mencuat dalam Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPRD Samarinda, Rabu (3/7/2024).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda Samri Shaputra menyoroti ketidakkonsistenan dalam penyusunan perencanaan stunting.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan konsisten, terutama terkait angka stunting.
Menurut Samri, berdasarkan data resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, angka stunting pada tahun 2021 sebanyak 10,7 persen turun menjadi 9,8 persen pada 2022. Namun, kembali meningkat menjadi 12,7 persen pada Februari 2023.
Namun, data yang disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun berbeda. Dalam sambutannya, Andi Harun menyatakan bahwa angka stunting di Kota Samarinda mengalami penurunan, dari 25 persen pada 2022 menjadi 19,9 persen pada 2023.
Samri menilai, data yang digunakan Wali Kota Andi Harun berasal dari Kementerian Kesehatan RI dan dianggap kurang akurat dibandingkan dengan data daerah.
“Data pusat, kalau kita bandingkan dengan data daerah, saya lebih memilih data daerah. Lebih akurat menurut saya. Karena pusat itu melakukannya secara global dan sampel yang diambilpun pasti lebih kecil,” katanya kepada awak media.
Menanggapi pernyataan Samri, Wali Kota Andi Harun menyayangkan adanya perbedaan data yang disampaikan dalam forum resmi.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Samarinda serius dalam menangani data stunting dan berupaya untuk mencapai target nasional sebesar 14 persen.
“Target nasional adalah 14 persen, tadi Pemkot Samarinda masih 19 persen. Tapi progresnya akan turun yang sekarang juga rendah,” jelasnya.
Meski ada perbedaan pandangan, Andi Harun mengapresiasi dan menerima usulan dari pihak DPRD untuk dijadikan catatan.
