Samarinda, Natmed.id – Menyongsong pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Samarinda memberikan sejumlah catatan kritis dan usulan strategis kepada Pemerintah Kota serta DPRD Kota Samarinda.
Fokus utama yang disoroti meliputi sektor transportasi, pendidikan, dan percepatan proyek infrastruktur strategis.
Ketua Umum HMI Cabang Samarinda Achmad Fawwaz Albani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun policy brief sebagai bentuk kontribusi pemikiran mahasiswa terhadap arah pembangunan kota sebagai penyangga utama IKN.
Ia menekankan konsep Transit Oriented Development (TOD). Menurutnya, Samarinda tidak bisa lagi menunda pembenahan transportasi umum jika ingin bersaing dan bersinergi dengan IKN.
“Konsen HMI hari ini, kami menawarkan beberapa usulan terkait TOD, yakni persiapan Samarinda dalam menyambut penyangga IKN itu tadi. Kami menganggap pembangunan Samarinda ini harus dibenahi dari hulu terlebih dahulu,” ujar Fawwaz saat diwawancarai pada Rabu, 8 April 2026.
Ia menambahkan bahwa sistem transportasi yang terintegrasi merupakan kebutuhan dasar yang mendesak.
“Transportasi umumlah yang menjadi hal paling mendasar untuk menyambut IKN,” ungkapnya.
Selain infrastruktur jalan, HMI Samarinda juga menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan internal HMI, masih ditemukan banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan tidak menunjang kegiatan belajar mengajar secara optimal.
“Kami beberapa bulan yang lalu sudah melaksanakan survei di beberapa sekolah. Menurut kami, studi kelayakan sarana dan prasarana (sapras) itu belum layak,” tegas Fawwaz.
Ia berharap temuan ini menjadi perhatian serius bagi legislatif, khususnya Komisi IV DPRD Samarinda, agar dimasukkan ke dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Kami mengusulkan bahwa hal itu (perbaikan sekolah) harus dimasukkan dalam pokir-pokir dewan, khususnya di Komisi IV yang membidangi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Terkait proyek strategis daerah, Fawwaz memberikan perhatian khusus pada pembangunan Terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap (Gunung Manggah). Mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan, HMI mendesak agar proyek ini selesai tepat waktu pada tahun 2026.
“Terowongan ini kan sudah menelan anggaran sekitar Rp395 miliar sekian. Kami menganggap proyek strategis ini harus minimal terealisasi di tahun 2026 sesuai target Wali Kota Andi Harun,” jelasnya.
Fawwaz optimistis bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda saat ini mampu menopang proyek multiyears tersebut, asalkan pengawasannya dilakukan secara ketat agar memberikan dampak nyata bagi penguraian kemacetan.
“Kami berharap terowongan itu jadi salah satu solusi agar jalan di Gunung Manggah tidak macet lagi dan tidak ada kecelakaan-kecelakaan lagi di sana,” pungkas Fawwaz.
Langkah HMI ini diharapkan dapat memacu kolaborasi antara elemen mahasiswa dan pemerintah dalam memastikan Samarinda siap secara fisik dan sumber daya manusia sebagai beranda IKN.
