Reporter: Akmal-Editor: Redaksi
Samarinda,Natmed.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama Lantai II Gedung DPRD Kota Samarinda.
Kegiatan dipimpin Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiyono ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, dan 39 Anggota DPRD Kota yang hadir secara tatap muka maupun virtual.
Rapat membahas penyampaian rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2020.
Andi Harun mengatakan, bahwa ia menerima tiga rekomendasi catatan strategis dari Dewan. Pertama DPRD menilai pemerintah masih belum serius dalam menangani banjir.
“Pemerintah dinilai masih belum serius dalam menangani banjir. Catatan kedua mengenai penerangan lampu jalan di perbatasan kota/kabupaten, dan yang ketiga meminta pemkot berjuang untuk anggaran APBN,” paparnya kepada awak media, Jumat (30/4/2021) malam.
Andi Harun menyatakan, penanganan mengenai penanggulangan banjir adalah hal yang menjadi program super prioritas. Dalam waktu dekat akan melaksanakan program tersebut di 4 titik utama, antara lain Simpang 4 Lembuswana, Simpang 4 Sempaja, dan Simpang 3 Jalan Panjaitan.
Di sisi lain Pemkot Samarinda juga akan melaksanakan pekerjaan pengendalian banjir yang bersifat minor sesuai dengan kemampuan anggaran. Seperti pengerjaan di Simpang 4 bawah fly over Juanda dan Jalan Antasari.
“Saya berharap masyarakat bersabar karena kegiatan pengendalian banjir membutuhkan dana tidak sedikit,” pinta Andi.
Lanjutnya, rekomendasi kedua yaitu penerangan jalan. Secara singkat Andi Harun menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti secara bertahap.
Terkait permintaan bantuan keuangan kepada pemerintah pusat Andi Harun mengaku sudah berupaya.
“Kita sudah ngamen ke para menteri. Memang harus jemput bola karena kita membutuhkan anggaran yang sangat besar,” tegas Andi.
Hal itu adalah salah satu alternatif yang direncanakan oleh Andi Harun guna menyiasati anggaran pembangunan yang dibutuhkan dan prioritas kebutuhan masyarakat.
“Jadi proyek besar kita alternatifkan pembayarannya bersifat menyicil. Pekerjaan bisa diselesaikan selama satu tahun. Nanti kita bayar cicil. Kita coba skenariokan dan komunikasikan kepada DPRD,” terang Andi Harun.
Pemkot akan bekerja keras atas rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota serta meyakini bahwa seluruh progran super prioritas akan dilaksanakan secara bertahap.
